Bupati Halsel: Warga Butuhkan Sentuhan Pemerintah di tengah Pandemi Covid-19

  • Share

Halsel-TeropongMalut.com, Bupati Halmahera Selatan Usman Sidik, menyebut warga masyarakat saat ini membutuhkan sentuhan pemerintah, ditengah kondisi ekonomi yang serba tidak pasti akibat Pandemi Covid-19, yang diikuti dengan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro di Kabupaten Halmahera Selatan. Demikian disampaikan Bupati Halsel Usman Sidik, pada acara Launching Bantuan Beras PPKM 2021 di Kantor Bupati Halsel Rabu (04/08).

Dalam kesempatan itu Bupati Usman Sidik mengungkapkan bahwa tak terasa pandemi covid19 (C19) telah berlangsung 22 bulan, yang telah memporak porandakan kehidupan ekonomi masyarakat, dengan adanya protokol kesahatan yang telah dibijaki oleh pemerintah bertujuan untuk menahan lajunya penyebaran penularan virus yang tak kasat mata ini.

“Persoalan pademi covid-19 bukan hanya persoalan kesehatan semata namun ini adalah persoalan sosial yang upaya penanganannya melibat kerjasama lintas sektor,” kata Bupati Usman Sidik.

Upaya pemerintah lanjut Bupati untuk memutuskan pademi Covid-19 dengan pembatasan sosial bersekala besar (PSBB) maupun pemberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM).

Kebijakan kebijakan seperti ini menurut Bupati tentuhlah melemahkan daya beli masyakat terhadapat kebutuhan perimer sehingga di butuhkan sentuhan pemerintah untuk meringankan beban ekonomi masyarakat melalui bantuan pemerintah dalam bentuk program bansos beras yang akan disalurkan oleh PT.bulog melalui PT. POS indonesia kepada keluarga penerima manfaat (KPM).

“Pemerintah daerah mendukung program kementerian sosial dalam bentuk apapun melalui dinas sosial yang merupakan perpanjangan tangan kementerian sosial di daerah dan akan terus membantu mengkoordinasikan melalui dinas sosial agar bantuan beras ini dapat dengan segera tersalurkan di 30 kecamatan dan 249 desa tanpa ada pungutan dalam bentuk apapu,” tegas Bupati Halsel.

Bupati lantas memerintahkan agar dinas sosial mengkonsolidasikan seluruh pilar-pilar sosial atau sumber daya manusia dinas sosial yang terdiri dari pendamping PKH dan pendampIng bantuan sosial sembako agar melakukan pendampingan selama proses penyaluran berlangsung pada titik bagi (TB) setiap desa.

“Tentu kiranya pendampingan ini tak luput lagi dari biaya operasional yang nanti kita lihat dan kita bicarakan pada pos-pos anggaran penanganan covid-19 agar anggaran tersebut bisa di pergunakan oleh dinas sosial untuk di alokasikan dalam bentuk kegiatan pendampingan di lapangan,” jelas Bupati.

“Saya selaku bupati berharap agar penyaluran bantuan pemerintah itu mengacu ke konsep 6T (enam tepat) yakni Tepat sasaran, Tepat jumlah, Tepat kualitas, Tepat Harga, tepat waktu dan Tepat adminsitrasi,” harap Bupati

Adapun klasifikasi masyarakat miskin berdasarkan data terpadu kesejahtraan sosial yang akan mendapatkan bantuan beras adalah dari Keluarga penerima manfaat (KPM) program keluarga harapan (PKH) akan memperoleh tambahan bantuan beras dari beras candangan pemerintah sebesar 10 kg/KPM dengan jumlah penerima secara nasional sebnyak 10.000.000 KPM dan keluarga penerima manfaat (KPM) bantuan sosial tunai (BST) kementerian sosial RI 10 kg/KPM sebanyak 10.000.000 penerima. (Red)

  • Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *