Catatan Kongres KNPI ke XVI di Malut

Sofifi-TeropongMalut.com, Komite Nasional Pemuda Indonesia adalah wadah untuk menghimpun seluruh Organisasi Pemuda yang ada di seluruh Indonesia.

Kongres KNPI merupakan musyawarah organisasi dan pemegang kekuasaan tertinggi di Organisasi KNPI, karena kongres KNPI sebagai sarana untuk menentukan pemimpin masa depan KNPI, serta menetapkan pokok-pokok program kerja dan kebijakan masa depan Organisasi KNPI.

Aliansi Masyarakat Oba Bersatu (AMOB) pada Jumat tanggal 20 Mei 2022 melalui sekretarisnya  Ibrahim Jumati, kepada media Teropong Malut.com, menyampaikan bahwa, sebagai generasi muda dan bagian Masyarakat Maluku Utara, memaknai kongres KNPI XVI harus dijadikan peluang untuk mendorong berbagai dinamika yang terjadi di sekitar kita, agar menjadi perhatian KNPI dan menjadi rekomendasi Kongres XVI di Maluku Utara.

“Beberapa issu penting yang menjadi perhatian kita bersama yang harus di bahas dalam kongres XVI, yaitu
Daerah Istimewa dan Otonomi Khusus Provinsi Moloko Kie Raha,” katanya.

Foto: Gubernur Malut Bergandengan tangan dengan Ketum KNPI Haris Pertama (Foto/Dar)

Kedaulatan Wilayah Indonesia ini ada karena eksistensi dan peran sultan-sultan dan raja-raja di masa lalu.

Wilayah Kesultanan Moloko Kie Raha telah melahirkan beberapa provinsi yang ada di Indonesia yakni, Sebagian daerah Sulawesi, Seram, papua, kepulauan philipina dan Maluku Utara itu sendiri.

Buktinya adalah peta wilayah kukuasaan kesultanan yang kita kenal dengan Uli siwa dan Uli Lima. Peran kerajaan atau kesultanan Moloko Kie Raha ini telah memliki peran sebelum terbentuknya Indonesia, sebelum masa kemerdekaan sampai masa kemerdekaan.

Keberadaan kesultanan Moloko Kie Raha yang terdiri dari Kesultanan Tidore, Kesultanan Ternate, Kesultanan Bacan dan Kesultanan Jailolo harus menjadi perhatian Pemerintah Pusat, dengan ini pemeritah pusat haruslah memberikan penghargaan atas perjuangan yang telah dilakukan. 

Menurut pasal 18B UUD 1945, negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang, oleh karena itu penghargaan yang harus diberikan pemerintah pusat atas jasa-jasa para Sultan Moloko Kie Raha adalah dengan merubah nama Provinsi Maluku Utara menjadi Provinsi Daerah Istimewa Moloko Kie Raha dan atau menetapkan sebagai Daerah Provinsi Otonomi Khusus Provinsi Moloko Kie Raha.

Maluku Utara di kenal memiliki hasil alam yang potensial, salah satunya Cengkih yang di kenal sebagai tanaman asli Indonesi, yang hanya ada dan tumbuh di Ternate, Tidore, Moti, Makian, dan Bacan. Pada abad ke-2.000 SM, Nusantara telah menjadi urat nadi perdagangan laut antara dunia barat dan timur. Komoditas yang diperjual belikan kala itu termasuk lada dan jenis rempah lainnya.

Foto: Gubernur Malut KH Abdul Gani Kasuba Lc, didampingi Ketum KNPI dan Forkompinda pukul tifa tanda kongres pemuda KNPI ke XVI dimulai (Foto/Dar)

Masyarakat Maluku Utara pada saat itu mampu berdagan Cingkeh sampai ke Arab, India, dan Cina sejak sebelum masehi, Maluku Utara sudah terhubung dengan dunia luar melalui jalur rempah, khususnya tanaman cengkeh sudah memberi sumbangan bagi kemajuan peradaban dunia karena Rempah-rempah kala itu digunakan untuk pengobatan, ritual keagamaan, bumbu masakan dan perawatan tubuh atau kecantikan.

Berdasarkan hal tersebut maka cengkeh ini harus dihargai sebagai hasil produk Moloku Kie Raha seperti hasil pertambangan yang ada, dan oleh karena itu semua produk berbahan cengkeh harus mendapat royalty dan hasil royalty tersebut harus di serahkan ke Kesultanan Moloko Kie Raha.

Selain Cengkeh, Maluku Utara juga di kenal dengan penghasil perkebunan kelapa dan pala yang mampu mensejahterakan masyarakat, akan tapi kenapa masyarakat belum sejahtera, dampak minyak kelapa yang mahal dan langka mengakibatkan keresahan di masyarakat.

Padahal potensi perkebunan sangat besar, masalah yang dihadapi hari ini karena bahan baku melimpah tetapi harus dikirim ke luar maluku utara, karena tidak adanya pengolahan industri yang tidak tersedia, pembangunan industri minyak kelapa menjadi solusi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Menyoal Keindahan alam, Maluku Utara juga memiliki berbagai titik wisata yang berpotensi mampu menekan angka kemiskinan serta pendapatan negara dan daerah, juga tidak terlepas dari pada untuk menjawab kesejahteraan masyarakat itu sendiri, salah satu contoh di antaranya adalah Pantai Jikomalamo, ini merupakan salah satu potensi alam yang sangat bagus seperti Maldives versi Indonesia, keindahan alam maluku utara ini harus dipeliharan dan dikembangkan.

Sampai saat ini kondisi ekonomi penduduk sekitar masih banyak yang berada dibawah rata-rata mapan, karena masih terlihat pola hidup dan bangunan rumah warga yang kurang memadai karna faktor ekonomi.

Padahal perkembangan sektor pariwisata yang di anggap memberikan keuntungan ekonomis yang cukup tinggi, dengan potensi ekonomis, ini harapannya membawa pengaruh pada pendapatan negara secara umum dan khususnya kesejahteraan pada masyarakat sekitar.

Perlu juga di ketahui bahwa Provinsi Maluku Utara merupakan Lumbung Ikan secana Nasional, dengan Luas wilayah provinsi maluku Utara 145.801,10km2, terdiri dari luas daratan 32.004,57 km2 dan luas lautan 113.796,53 km2.

Dapat disimpulkan bahwa Maluku Utara lautnya lebih luas yakni 69,08% daripada daratan yang hanya 30,92%. Luasan laut ini merupakan potensi daerah yang harus diperhatikan, karena hasil laut yang sangat potensial adalah ikan cakalang dan ikan tuna.

Exporter tuna cakalang dunia saat ini di pegang oleh Thailand dan Indonesia berada pada posisi keenam dengan posisi 1/3 yang bisa dikirim Thailand ke dunia.

Padahal Thailand mempunyai perairan yang kecil, ini perlu menjadi perhatian. Maluku Utara merupakan daerah kepulauan sehingga perlu di dorong pengembangan hasil lautnya, selain itu ketersediaan dalam daerah juga perlu di jaga karena daerah maluku utara daerah laut tetapi harga ikan termasuk mahal, dan ini perlu ada sinergitas connection antara pemeritah pusat dan daerah.

Lanjut Ibrahim Jumati, terkait DOB, Dia juga mengurai beberapa kejanggalan yang dianggap menghambat terlaksananya peralihan  status Ibu Kota Provinsi Maluku Utara yang suda memakan waktu cukup lama, dari Kelurahan menjadi Kota Sofifi sebagamana ditetapkan dalam UU No 46 tahun 1999, meninggalkan persoalan, pada pasal 9 berbunyi ibukota provinsi Maluku Utara berkedudukan di sofifi, status sofifi adalah sebuah kelurahan, satu-satunya provinsi di Indonesia yang ibu kota provinsinya adalah Kelurahan, hal ini dipandang sangat berdampak pada penataan serta pengembangan dan pembangunan ibu kota provinsi.

Karena ketidakpastian status ibu kota ini yang juga berimbas pada kegiatan pelayanan warga ibu kota provinsi, realitanya terjadi ketimpangan pembangunan serta menhambat pengembangan kota, dan ini perlu di dorong untuk peningkatan status Ibuckotanya, sehingga pengelolaan kekayaan sumber daya alam dapat terukur secara sistematis.

Upaya untuk mendorong ibu kota Provinsi dari status kelurahan Sofifi menjadi DOB Kota Sofifi telah dilakukan dan telah menghasilkan Dokumen kajian Teknis Kota Baru Sofifi, dan ini merupakan hasil kerjasama Universitas Indonesia dan Pemerintah Provinsi Maluku Utara serta rekomendasi dari hasil kajian tersebut maka perlu di tetapkan DOB Kota Sofifi, tetapi belum ditetapkan dengan alasan adanya Moratorium, padahal beberapa bulan lalu pemerintah menetapkan kebijakan provinsi baru di Papua.

Oleh karena itu beberapa Institut sebagai salah satu institusi Masyarakat Maluku Utara mengharapkan pemimpin pemuda yang akan terlahir di Maluku Utara ini harus mampu membantu mengatasi permasalahan ini karena dengan kedatangan seluruh pemuda dari 34 provinsi telah menjadi saksi nyata kehidupan masyarakat Maluku Utara.

Foto: Peserta Kongres Pemuda KNPI ke XVI hadiri pembukaan di Sofifi (foto/Dar)

KNPI kata Ibrahim Jumati harus menjadi spirit dan penggerak mengembalikan semangat reformasi dengan mewujudkan UU otonomi daerah secara utuh, karena semangat reformasi 1998 pointnya adalah menghapus sentralisasi, saat ini semua urusan telah ditarik kepemerintah pusat, harapan masyarakat untuk bisa dikembalikan kewenangan sesuai UU otonomi daerah yaitu hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kewenangan yang di kembalikan ke pusat  merupakan ketahanan daerah, kebijakan keuangan negara atau fiskal, tetapi selebihnya harus dikembalikan ke daerah.

Sentra-sentra pertambangan yang kewenangannya masih berada di pemerintah pusat sebaiknya di serahkan Kembali ke daerah demi kesejahteraan masyarakat maluku utara.

KNPI  juga harus menjadi pemersatu, juga sebagai penjaga moral bangsa, keteladanan, kesederhanaan dan terus mengawal Pancasila, UUD NRI 1945, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, pluralisme dan terus bersikap kritis terhadap kekuasaan dan setiap datangnya perkembangan yang merusak nilai-nilai budaya bangsa Indonesia.

Jangan sampai pemimpin pemuda hanya memiliki visi politik liberal dan ekonomi kapitalistik, maka akan semakin mengeksploitasi pusat kekuatan sosial budaya rakyat Indonesia. (Ulis/red)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.