HALTENG ~ Sorotan publik terhadap penggunaan Dana Desa di wilayah lingkar tambang kian menguat. Pasalnya, sejumlah pembangunan fisik di desa-desa sekitar tambang mulai dari gorong-gorong, jalan, hingga infrastruktur dasar terpantau justru dikerjakan oleh pihak perusahaan melalui program Corporate Social Responsibility (CSR).
Kondisi ini memunculkan tanda tanya besar soal arah dan realisasi penganggaran Dana Desa. Publik menilai, jika pembangunan infrastruktur telah dibiayai perusahaan, maka pemerintah desa wajib membuka secara terang program apa saja yang dibiayai dari Dana Desa.
Warga yang enggan identitasnya tak disebutkan ini Ahad, (27/12/2025) ini mendesak pemerintah desa di wilayah lingkar tambang untuk melaporkan seluruh perencanaan dan penggunaan Dana Desa secara terbuka, jujur, dan akuntabel. Transparansi dinilai mutlak agar tidak terjadi tumpang tindih anggaran, penyalahgunaan dana, maupun pengaburan tanggung jawab yang berpotensi merugikan hak publik. (Odhe/Red)
