Diduga APBD Halteng Disandra, Wakil Rakyat Banjir Proyek Pokok Pikiran

Reporter : Odhe 

Editor : Redaksi 

HALTENG, Teropongmalut.com – Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) untuk menekan tindak kejahatan yang menimbulkan kerugian negara alias dugaan korupsi. Namun, tim SIPD setempat tak dapat diharapkan karena sampai saat ini masih marak terjadi berbagai dugaan penyelewengan proyek terutama pada pokok pikiran (Pokir) anggota DPRD Halteng.

Pemda dan DPRD Halteng dinilai kangkangi dan menyandra catatan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia atas potensi korupsi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah pada agenda Monitoring Capaian Penilaian (MCP) di Kabupaten Halmahera Tengah Provinsi Maluku Utara tanggal 19 Juni 2023 lalu. 

Hal ini disampaikan salah satu warga desa Nurweda yang enggan identitasnya disebutkan Rabu tanggal 20 Desember 2023 mengaku kesal dengan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) karena dinilai tak berjalan baik sehingga terpantau nampak para wakil rakyat saat ini banjir pokir. Ini fakta,” ujarnya.

Meskipun poin pembahasan KPK RI telah disampaikan kepada Pemda dan DPRD Halteng, tetapi poin catatan tersebut terkesan tak di implementasikan dengan baik oleh Pemda dan DPRD Halteng. Padahal berbagai macam hal penting mulai dari pelaksanaan tugas aparatur untuk mengantisipasi setoran pejabat, balas Budi, balas dendam, afiliasi politik, disinsentif atas integritas, kolusi dan nepotisme, loyalitas buta.

Sementara akselarasi pencegahan korupsi pemerintah daerah Kabupaten Halmahera Tengah dari KPK RI guna menekan praktik pengadaan barang dan jasa yakni kick back, tekanan atasan, pinjam berdera, fee proyek, bagi-bagi proyek, mark up, Proyek fiktif, proyek mangkrak, hutang ke penyedia barang. Sekaligus perencanaan dan penganggaran APBD dengan poin bahasan proyek titipan, manipulasi struktur dan nilai APBD, pokir sisipan, biaya tanda tangan atau ongkos persetujuan atau uang ketuk palu, dan pos anggaran sisipan,” tuntasnya.

Sehingga saat itu lanjut warga ini, yang perlu menjadi perhatian Pemda dan DPRD Halteng pengembalian kendaraan dinas dan rumah dinas yang di kuasai oleh pihak lain (pensiun, mutasi, meninggal), kepatuhan LHKPN, nilai Monitoring Capaian Penilaian (MCP), nilai SPI, APBD, Pokir, titipan, hibah dan bansos, optimalisasi pajak daerah, P3D, Manajemen ASN, jangan biarkan korupsi menghancurkan pembangunan dan merampok kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.

Warga ini pun menyebut bisa menutup celah anggota DPRD “titip proyek” maupun suap “uang ketok palu” pengesahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). Adapun SIPD merupakan sistem umum pemerintahan daerah yang memuat data perencanaan, penganggaran, belanja, dan realisasi pemerintah daerah.

Sayangnya SIPD yang digarap Tim Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) yang terdiri dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dan Kementerian/Lembaga lainnya tak diberlakukan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Tengah Provinsi Maluku Utara.

“Apa gunanya SIPD tapi pencegahan dugaan titip proyek (Pokir) di tengah pengesahan RAPBD yang tak terpantau, ada apa,” jelas warga ini kepada media ini Rabu, (20/12/2023) siang tadi.

IMG-20240406-WA0003
IMG-20240406-WA0008
IMG-20240406-WA0005
IMG-20240408-WA0072(1)
IMG-20240409-WA0018
previous arrow
next arrow
IMG-20240406-WA0052
IMG-20240407-WA0028
IMG-20240406-WA0045
previous arrow
next arrow
SAVE_20240410_210756
SAVE_20240410_210756
previous arrow
next arrow

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *