Dinilai “Lamban” Tangani Kasus Korupsi, DPP GPM Minta Kejagung Evaluasi Kejati Malut dan Kejari Ternate

Jakarta-TeropongMalut.com,
Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Marhaenis (DPP GPM) meminta kepada kejaksaan Agung Republik Indonesia untuk mengevaluasi Jajaran Kejaksaan Tinggi Maluku Utara dan Kejaksaan Negeri Kota Ternate, karena dinilai lamban dalam menangani sejumlah kasus dugaan korupsi di Provinsi Maluku Utara. Demikian dsampaikan Wasekjen DPP Gerakan Pemuda Marhaenis Abdur Rajab Saputra, Kepada TeropongMalut.com melalui rilis yang dikirimkan ke redaksi pada Jumat 20 Mei 2022.

“Kami meminta Kejaksaan Agung Republik Indonesia mengevaluasi Kejaksaan Tinggi Maluku Utara dan Kejaksaan Negeri Kota Ternate atas penanganan sejumlah kasus dugaan korupsi yang sampai saat ini belum ada titik terang, salah satunya ditangani oleh Kejaksaan Negeri Kota Ternate terkait dengan dugaan korupsi perayaan Hari Olah Raga Nasional (Haornas) pada tahun 2018 di Kota Ternate,” jelas Abdur

Event HAORNAS lanjut Abdur, menggunakan dua sumber anggaran yakni anggaran sharing pemerintah pusat melalui APBN Kemenpora dan APBD Kota Ternate melalui DIPA Dispora, dan terjadi dugaan korupsi yang diduga kuat menyeret Wali Kota Ternate yang saat itu Masih menjabat sekretaris daerah kota Ternate dan sebagai ketua tim Anggara pemerintah daerah ( TPAD).

Disisi lain ada juga penanganan kasus dugaan korupsi pengelolaan dana penyertaan modal pada Perusahan Daerah (Perusda) Kota Ternate tahun 2016-2018 yang hari ini ditangani Kejaksaan Tinggi Maluku Utara yang juga belum ada titik terang.

“GPM berkomitmen akan terus mengawal kasus ini hingga selesai karna sebagai Marhaenis kami menilai korupsi merupakan tindakan yang suda keluar dari nilai-nilai Pancasila, karena korupsi bukan hanya mengekploitasi hak masyarakat secara sosial tapi juga mengekploitasi hak ekonomi masyarakat secara luas,” jelas Abdur.

Selain itu korupsi, lanjut Abdur melanggar ketentuan undang-undang nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

“Apalagi kita lihat sampai sejauh ini Pelayan pemerintah terhadap masyarakat adalah keharusan konstitusi yang harus di patuhi dan dilakasanakan sebagaimana mestisnya tanpa adanya penyimpanan dalam setiap dan atau kebijakan-kebijakan pemerintah negara,” katanya.

Namun suda berapa fase yang telah kita lewati bersama dalam bermasyarakat berbangsa dan bernegara teryata yang di temui dan kita alami saat ini, kebijakan-kebijakan keperintah telah keluar jauh dari cita-cita revolusi 17 Agustus 1945 membangun masyarakat yang adil dan makmur dan bahkan prakatek pemerintah ahir-ahir ini cenderung menampakan banyak dugaan praktek korupsi kolusi dan nepotisme (KKN).

Untuk di ketahui indeks prestasi korupsi di Indonesia berada pada peringkat ke 90 dari 197 negara bahkan motif korupsi banyak terjadi pada prose pelayanan pada birokasi pemerintah dan pengadaan barang dan jasa pemerintah baik pusat maupun daerah. (Tim/red)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.