Jakarta, TeropongMalut – Fatwa jihad yang dikeluarkan oleh sejumlah ulama terkemuka dunia, dipelopori Syeikh Ali Al-Qaradaghi, mendapatkan dukungan dari Direktur World Moslem Studies Center (Womester), Prof. Dr. KH. M. Noor Harisudin. Fatwa ini muncul sebagai respons atas genosida yang dilakukan Israel di Palestina, yang telah menewaskan lebih dari 50.000 warga Palestina sejak 7 Oktober 2023.
Prof. Harisudin menyatakan bahwa fatwa tersebut sangat signifikan dan mendesak, mengingat mandulnya peran pemimpin Arab dan dunia internasional dalam menghentikan agresi Israel. Fatwa yang berisi 15 poin ini menyerukan keterlibatan aktif negara-negara Islam melalui tindakan militer, ekonomi, dan politik untuk menghentikan genosida di Palestina.
“Keputusan fatwa Syeikh Ali Al-Qaradaghi memiliki bobot signifikan bagi 1,7 miliar Muslim dunia. Dunia Islam perlu bersatu dan bertindak nyata,” tegas Prof. Harisudin.
Ia menjelaskan empat alasan penting yang mendasari dukungannya terhadap fatwa tersebut: pertama, penghancuran sistematis yang dilakukan Israel di Palestina; kedua, putusan Mahkamah Internasional (ICJ) yang menyatakan pendudukan Israel ilegal; ketiga, penetapan Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, dan Menteri Pertahanan, Yoav Gallant, sebagai penjahat perang oleh Pengadilan Kriminal Internasional (ICC); dan keempat, pelanggaran gencatan senjata oleh Israel pada Maret 2025 yang mengakibatkan jatuhnya lebih dari 1.000 korban jiwa.
Meskipun tidak mengikat secara hukum, Prof. Harisudin menekankan dampak besar fatwa ini secara sosial, menyatukan hampir dua miliar umat Muslim di 55 negara dan memperkuat solidaritas global untuk Palestina. Ia juga menyinggung Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 yang mewajibkan umat Islam mendukung kemerdekaan Palestina dan mengharamkan dukungan terhadap agresi Israel.
Prof. Harisudin menambahkan bahwa fatwa jihad ini harus dilihat sebagai gerakan moral global untuk melawan ketidakadilan dan genosida, bukan serangan terhadap agama tertentu. Ia menekankan pentingnya aksi jihad dilakukan di bawah kendali negara untuk menjaga ketertiban dan mencegah kekacauan internasional. (TS)
