Dr Syahril, Usulkan Pemprov Malut Bangun Sektor Pendidikan dari Wilayah-Wilayah Pinggiran

  • Share

Ternate-Teropong Malut.com, Ketua Program Studi Pendidikan Profesi Guru (PPG) UNKHAIR Dr Syahril Muhammad, mengusulkan kepada Gubernur dan Bupati/Wali Kota se-Provinsi Maluku Utara untuk juga memperhatikan pendidikan pada wilayah-wilayah pinggiran se-Provinsi Maluku Utara.

Pembangunan pendidikan wilayah pinggiran dengan cara membuat regulasi (aturan) yang memprioritaskan warga masyarakat di wilayah itu untuk menjadi guru, dengan begitu maka problem pemerataan guru terbatasi dengan sendirinya. Demikian dikemukakan Dr. Syahril Muhammad, kepada TeropongMalut.com di Kota Ternate Senin (11/10).

“Seharusnya kita membangun Pendidikan di Maluku Utara melalui  pinggiran, artinya Pendidikan di wilayah-wilayah pinggiran ini, seharusnya ada perhatian khusus dari Pemprov Malut dan Pemda Kabupaten/Kota,” jelas Dr Syahril.

Dr. Syahril bilang perlu ada regulasi yang ditetapkan oleh Pemprov Malut dan Pemerintah kabupaten/kota sehingga orang-orang yang suka sekalai (sangat menyukai) mengajar di luar daerah bisa di atur oleh regulasi yang jelas,” katanya.

Para guru kata Dr Syahril, akan melihat dan berbondong-bondong ke pusat kota baik pusat Kecamatan, Kabupaten maupun Provinsi, karena fasilitas pendidikan yang cukup memadai.

“Orang Kota jika kita pindahkan ke desa itu sulit. Olehnya itu rekrutmen pegawai baru maupun Guru baru, harus di perhitungkan desainnya lebih matang sebelum  ditempatkan di Wilayah-wilayah pinggiran dengan waktu yang di tetapkan.

“Seorang Guru yang mengajar di mana Guru itu mengajar terlalu lama, sebetulnya kinerja akan menurun dan tidak bisa meningkat karena terlalu lama (jenuh) oleh karna itu perlu ada semacam penyegaran (perpindahan)  dari Pemprov mapun antar Kab/Kota,” katanya.

Pemindahan atau mutasi Guru harus berdasarkan basis pada wilayah Guru itu ada dimana. “Dari Daerah kembalikan ke Daerah itu adalah solusi yang baik,” katanya.

Pemerintah kata Dr Syahril, harus juga memprioritaskan membangun wilayah-wilayah pinggiran seperti fasilitas informasinya, tenaga Gurunya termasuk fasilitas pendukung lainnya.

“Perlu buat zona Pendidikan, misalnya Malut zona pendidikan zona 1, zona 2, atau pun di Kabupaten bentuk Zona – zona sendiri berdasarkan luas wilayahnya,” katanya.

Persoalan lain yang membuat problem Pendidikan di Malut semakin bertambah lanjut Dr Syahril, adalah keterlambatan membayar gaji/honorer guru-guru SMP, SMA dan SMK akibat dari terlambatnya laporan bulanan.

Keterlambatan laporan bulanan terjadi sebagai akibat dari cabang Dinas di masing-masing Kabupaten/Kota kurang memperhatikan sekolah yang berada di wilayah pinggiran. “Cabang Dinas Pendidikan hanya terfokus di pusat kota saja sehingga dia tidak menjangkau di wilayah pinggiran,” kata Dr Syahril.

Hal yang sama juga terjadi pada pengawas sekolah. “Mereka tidak punya duit, mereka tidak punya transportasi, mereka tidak punya dukungan anggaran,” jelasnya.

Seharusnya kata Dr Syahril, pembangunan pendidikan harus terintegrasi semua sektor sehingga sektor pendidikan berjalan dengan baik dan benar. (Tamsil/red)

  • Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *