Dua Kader GPM Malut Ditetapkan Tersangka dugaan pencemaran nama baik Bupati Halsel

Sartono: Kami Dampingi dan Akan Laporkan kasus ini ke Mabes Polri.

Ternate-TeropongMalut.com, Dewan Pimpinan Daerah Gerakan Pemuda Marhaen (DPD GPM ) Maluku Utara angkat bicara soal Dua kadernya yang di tetapkan tersangka dugaan pencemaran nama baik Bupati Halsel Usman Sidik oleh Polda Maluku Utara pada beberapa hari lalu.

Berdasarkan surat perintah penyidikan Nomor: SP, Sidik/ 047/17/2023/ Ditreskrimum, tanggal 06 Januari 2023 tentang unjuk rasa pada 22 September 2022 lalu atas kasus dugaan tidak pidana pencemaran nama baik Bupati Kabupaten Halmahera Selatan, Usman Sidik. dalam aksi beberapa waktu lalu.

Sartono halek selaku Ketua Umum DPD Gerakan Pemuda Marhaen Maluku Utara melalui konfenfi Pers di sekertariat wisma Bung karno sabtu, 18 Februari 2023 menanggapi terkait dengan di tetapkanya dua kader Gerakan Pemuda Marhaen oleh Polda Maluku Utara.

“Kami Atas Nama Lembaga GPM akan melakukan pendampingan dan pengawalan dua kader kami yang di sangkakan oleh polda Malut, Yanki YG sebagai sekretaris DPD gerakan pemuda Marhaenis (GPM ) Maluku Utara dan AA sebagai pengaurus DPC Gerakan Pemuda  Marhaem Kota Ternate. Kami siap melakukan pendampiangan dan pengawalan secara lembaga serta menghargai proses hakum yang berjalan,” jelas Sartono Halek.

Bagi kami ini hal biasa saja dalam setiap penyampayian aspirasi serta pendapat di depan umum yang di jamin oleh UUD 1945 pasal 28. “bahwa kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pemikiran dengan lisan maupun tulisan dijamin oleh Undang-undang. Namun Aksi demonstrasi yang di lakukan oleh teman-teman kami kali ini berahir di hadapkan dengan msalah hukum,” jelas Sartono Halek.

lanjut Tono sapaan akrab Sartono Halek yang juga sebagai pengsurus Pusat DPP GPM bidang ESDM dan LHK, meminta Polda Malut perlu terbuka soal alasan menetapkan tiga orang dan dua diantaranya sebagai kader Gerakan pemuda marhaen Maluku Utara dalam aksi penyamaian aspirasi yang menyoal proses hukum dugaan  Ijazah Palsu milik Bupati Halmahera Selatan Usman Sidik.

Sementara yang diduga oleh teman-teman dalam aksi tersebtut masih dakam proses hukum yang ditangani oleh Polda Maluku Utara. “Teman-teman kami melakukan aksi tersebut mendukung Polda Maluku Utara untuk membuka kasus Ijazah palsu yang Sampai saat ini tidak lagi di proses oleh Polda Malut,” jelas Sartono.

Kami akan konsolidasi dengan DPC-DPC dan DPP Gerakan Pemuda Marhaen untuk melakukan pendampingan dan pengawalan terhadap kader-kader kami dalam proses hukum.

“Kami juga akan melaporkan kasus ini ke Mabes Polri lewat DPP GPM agar mendesak Polda untuk membuka kembali dugaan kasus ijaza palsu Bupati Halmahera Selatan (H. Usman Sidik) yang di tangani oleh Polda Malut yang kemudian diduga  oleh teman-teman kami dalam aksi yang berujung ditetapkan sebagai tersangka pencemaran nama baik baik,” tandasnya. (Tim/red)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *