Oleh: Dr Mukhtar Adam
Akademisi Ekonomi UNKHAIR Ternate
Ternate-TeropongMalut.com, Disebut kebijakan fiskal karena memiliki instrumen menata dan menjaga momentum ekonomi sebuah wilayah, karena itu instrumen fiskal meletakan konsep Stabilisasi, Distribusi dan Alokasi.
Tiga konsep fiskal ini akan baik dilakukan oleh pemegang otoritas rumusan fiskal, dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi, inflasi, dan distribusi pendapatan pada berbagai level dalam sebuah perekonomian.
Jika konsep yang digunakan adalah stabilisasi dan distribusi, maka yang perlu di potret adalah struktur dalam APBD, sesuai jenis belanja yang akan mengintervensi perekonomian.
Jenis belanja mana saja yang memiliki kekuatan dorongan pada stabilisasi dan distribusi ?
Sebelum lanjut perlu diperhatikan struktur belanja dalam APBD
1. Belanja Pegawai
2. Belanja Bantuan Sosial
3. Belanja Hibah
4. Belanja Transfer
5. Belanja Modal
Jika dilihat dari karakteristik belanja dari 5 jenis belanja diatas yang memiliki potensi mengerakkan stabilisasi dan distribusi setidaknya ada 2 jenis belanja yaitu :
1. Belanja Pegawai, yang cenderung digunakan oleh pegawai dalam memenuhi kebutuhan konsumsi rumah tangga dan
2. Belanja Bantuan Sosial yang digunakan oleh penerima bansos untuk pemenuhan Konsumsi.
Dua jenis belanja ini memiliki kekuatan mengerakkan sektor konsumsi yang bermuara pada kebutuhan pangan, jika pangan yang dihasilkan petani maka aliran fiskal akan bermuara ke petani dalam artian aliran APBD akan memperkuat ekonomi lokal.
Sedangkan belanja modal adalah jenis belanja yang cenderung mengalir keluar utamanya Surabaya, Makassar dan Manado, karena sumber bahan baku yang dihasilkan dari belanja modal adalah barang industri, jika suatu wilayah bukan daerah industri maka aliran uang dari APBD akan memanfaatkan barang impor dari luar negeri atau luar Pulau.
Kebijakan Sherly Laos dengan memerintahkan pembayaran TTP 2 bulan, diikuti dengan pembayaran THR melalui Gaji ke 14 adalah cara baik memperkuat perekonomian, menjaga stabilitas ekonomi dan mendorong distribusi ekonomi ke petani, nelayan dan peternak di Maluku Utara yang bekerja untuk mempersiapkan bahan konsumsi rumah tangga.
Langkah efisiensi yang dilakukan oleh Gubernur sudah tepat dalam kehati hatian belanja atas rumusan APBD masa lalu yang ditetapkan oleh DPRD, diikuti dengan efisiensi Presiden Prabowo, dan upaya Refocusing sesuai Visi, Misi dan Prioritas Presiden dan Prioritas Gubernur, maka langkah menahan belanja modal, belanja utang, belanja Hibah, belanja operasional dan belanja lainnya sudah tepat dalam menjaga keseimbangan fiskal.
Ini kebijakan kehati hatian yang baik dilakukan oleh Sherly Sarbin dalam menjaga stabilitas ekonomi dan fiskal di awal pemerintahan. (Tim/red)
