Ternate-TeropongMalut.com, “Kami berharap pengelolaan keuangan daerah yang telah mencapai tingkat kewajaran secara berulang ulang mampu meminimalisir tingkat kebocoran yang berpotensi merugikan keuangan daerah,” kata juru bicara Fraksi PKB Kota Ternate Mohtar Bian, saat membacakan pandangan umum fraksi PKB terhadap laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kota Ternate tahun 2020 pada rapat Paripurna di Gedung DPRD Kota Ternate Senin (14/06).
Setelah dilakukan pengkajian dan penelusuran data oleh Fraksi PKB menurut Mohtar Bian, masih terdapat permasalahan system pengendalian intern maupun kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Dibawah Pemerintahan daerah yang baru ini, diharapkan mampuh menyelesaikan problematika dan permasalahan pengelolaan keuangan daerah yang terjadi selama ini khususnya di bidang Pendapatan.
Fraksi PKB berpandangan, lanjut Mohtar Bian, ada sejumlah Permasalahan yang perlu mendapat perhatian serius Pemerintah Kota Ternate. Untuk itu, dalam rangka menjaga kelangsungan pembangunan di Kota Ternate maka faktor yang sangat menentukan adalah bagaimana tersedianya sumber-sumber pendapatan daerah yang memadai dan ketersediaan Sumber Daya Manusia yang mumpuni, baik kapasitas maupun moralnya, sehingga kedepan diharapkan mampu meningkatkan Pendapatan Daerah.
Selanjutnya terkait Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun 2020, lanjut Mohtar Bian, setelah berlakunya PP 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, telah mengubah bentuk-bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Daerah.
Salah satunya adalah Laporan keuangan Daerah yang menggunakan akutansi berbasis Akrual. Hal ini merupakan tantangan tersendiri bagi Pemerintah Kota Ternate kedepan, karna diperlukan SDM yang mampuh mengelolah laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah.
Selain berbentuk laporan keuangan, pertanggungjawaban Keuangan Daerah juga berupa laporan realisasi Kinerja. Melalui laporan ini, masyarakat bisa melihat sejauh mana Kinerja Pemerintah Daerah juga sebagai alat untuk menjaga sinkronisasi dari proses perencanaan hingga pertanggungjawaban yang dilakukan.
“Fraksi kami berharap, Pemerintah Daerah mampu menciptakan sistem Pengelolaan Keuangan Daerah yang sesuai dengan keadaan dan kebutuhan setempat dengan tetap menaati peraturan perundang undangan yang lebih tinggi serta meninjau sistem tersebut secara terus menerus dengan tujuan mewujudkan Pengelolaan Keuangan Daerah yang efektif, efisien, dan transparan,” kata Mohtar Bian.
Bahwa terhadap substansi Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD) Tahun Anggaran 2020, Fraksi PKB DPRD Kota Ternate, menyampaikan pandangan umumnya sebagai berikut :
ASPEK PEREKONOMIAN
Capaian pertumbuhan Ekonomi Kota Ternate selama tahun 2020 rata-rata Nasional sebesar 2, 7 %, namun mengalami pelambatan pertumbuhan ekonomi sebesar 7,07 %. Pelambatan ini dipengarui oleh dampak Covid-19 yang mengakibatkan beberapa sektor industry pariwisata, transportasi, manufaktur, keuangan, pelayanan public dan sektor lainnya mengurangi atau menghentikan aktifitasnya.
Selanjutnya berdasarkan Susenas 2020 terjadi kenaikan penduduk miskin di Kota Ternate dari sebelumnnya 3, 14 % menjadi 3, 46 % di tahun 2020, begitu juga dengan IPM Kota Ternate yang menurun dibandingkan tahun sebelumnya. Pada tahun 2019 IPM Kota Ternate sebesar 80, 03 % dan tahun 2020 turun menjadi 79,82 %. Walaupun demikian IPM Kota Ternate masih berada pada level atau kategori tinggi.
“Fraksi kami berharap, Pelambatan pertumbuhan ekonomi yang terjadi di tahun 2020 sebesar 7, 07 % dapat menjadi indicator kinerja pemerintah daerah saat ini, untuk dapat menghidupkan kembali pariwisata, transportasi, namufaktur, keuangan serta pelayanan public yang maksimal,” harapnya. (Dar/red)
