Gegara Program Desa Tak Sesuai Kebutuhan Masyarakat, Kades Galala Didemo,

Penulis : M. Sahrul Usman
Editor : Odhe

HALSEL, Teropongmalut.com – Pemerintah Desa (Pemdes) Galala Kecamatan Mandioli Selatan Kabupaten Halmahera Selatan Provinsi Maluku Utara Sabtu tanggal 22 Juli 2023 pukul 11.00 WIT di demo sejumlah warga masyarakat yang berlangsung di depan kantor desa.

Aksi demontrasi yang dilakukan oleh sejumlah warga itu terkait dengan beberapa program desa yang diduga tak sesuai dengan kebutuhan masyarakat sehingga diminta Kepala Desa (Kades) Galala, Pak Kifly B. Pungau harus memberikan klarifikasi atas beberapa program desa yang konon katanya tak sesuai kebutuhan masyarakat tersebut.

Warga demo kades Galala

Muhammad Nengkeule menyampaikan dalam orasinya bahwa pembangunan jalan taman yang dibangun tidak sesuai dengan program yang sudah di sepakati warga, kemudian anggaran 75 juta yang bersumber dari Anggaran Dana Desa (ADD) soal pembayaran upah/gaji staf desa hanya sebulan, sementara anggota BPD dibayar dua bulan, ini tidak masuk akal,” teriak Muhammad dalam orasinya.

Tak hanya itu, anggaran dana yang bersumber dari Dana Bagi Hasil (DBH) harus diusut tuntas oleh Inspektorat Pemkab Halsel dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) diminta melakukan klarifikasi bersama masyarakat agar memberikan penjelasan sesuai tuntunan masyarakat. Selanjutnya soal fasilitas desa diantaranya perahu bodi desa dan mesin desa yang sudah disewakan itu karena itu asset desa kenapa harus disewakan,” sebut dalam orasinya kami akan kembali lagi menyampaikan keresahan masyarakat, dan meminta Pemda Halsel yang di nakodai Hi. Usman Sidik segera mengusut tuntas Kades Galala Kifly B. Pungau.

Terkait dengan perihal diatas, Ketua dan Anggota BPD setempat juga mendukung, kami siap di belakang masyarakat jika ke DPMD atau ke Kantor Bupati untuk menyampaikan pendapat melalui orasi, karena BPD adalah wakil rakyat sehingga yang benar harus dibilang benar dan salah harus di bilang salah. Sesuai dengan peraturan dan undang-undangan yang berlaku di negara kita tentang desa nomor 6 tahun 2014 pada pasal 10 kami akan mengawal kegiatan-kegiatan pemerintah desa,” jelas Ketua BPD.

Terkait dengan penyampaian pendapat melalui orasi tadi, Kades Galala Kifly B. Pungau mengaku tuntutan soal gaji sudah dibayarkan, lalu soal perahu bodi desa (aset desa) kan sementara dalam perbaikan didepan rumah saya (Kades). Karena sudah rusak sehingga butuh perbaikan, saya curiga ada setingan aksi ini.

Kemudian untuk infrastruktur jalan yang saya bangun setidak bersyukur karena saya sudah diadakan pelebaran badan jalan, untuk menyukseskan hal ini uang pribadi pun saya peruntukkan untuk jalan ini. Kades juga bilang bakal menuntut pencemaran nama baik jika perihal ini tidak benar saya laporkan,” pungkasnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *