Ternate-TeropongMalut.com, Pimpinan Wilayah Gerakan Pemuda Ka’bah (PW GPK) Provinsi Maluku Utara meminta kepada Pemerintah Kota Tidore Kepulauan (Pemkot Tikep) agar mengedepankan etika komunikasi yang baik saat menyampaikan aspirasi dan tuntutan kepada Pemerintah Provinsi Maluku Utara.
“Jangan menggunakan bahasa-bahasa yang provokatif yang sifatnya mengancam apalagi menjustis. Sebab Pemerintah Provinsi dibawah Gubernur Sherly-Sarbin masih fokus pada program 100 kerja dengan sejumlah program prioritas sehingga tidak tepat jika Pemkot Tidore menuntut dibayarkannya Dana Bagi Hasil (DBH) dengan gaya komunikasi yang tidak produktif,” Demikian dikemukakan Sekretaris PW GPK Malut Julkarnain Ismail, SH kepada TeropongMalut.com Jum’at 18 April 2025.
Menurut Julkarnain, Pemerintahan Sherly-Sarbin, dalam 100 kerja ini sudah banyak hal yang dilakukan untuk membantu ekonomi masyarakat diantaranya pasar sembako murah menjelang Idul Fitri 1446 H, subsidi mudik dan balik 50 persen, pembayaran DBH untuk 2 kabupaten, itu adalah langkah besar yang patut diapresiasi, mengingat kebijakan itu dilaksanakan di tengah penghematan anggaran yang ketat.
Julkarnain meminta kepada Pemkot Tidore agar membangun komunikasi yang konstruktif dengan Pemprov Malut sehingga menciptakan situasi yang kondusif bukan situasi yang provokatif sebagaimana yang ditampilkan ke publik beberapa hari terakhir ini melalui media massa.
“Sangat tidak bijaksana jika saluran komunikasi yang digunakan adalah jenis komunikasi yang provokatif, apalagi ancaman. Sebaiknya cara-cara komunikasi seperti itu tidak digunakan dalam menjalankan roda pemerintahan. Sebab masyarakat mengharapkan kehadiran pemerintahan adalah memberikan rasa aman, bukan membuat masyarakat cemas dan resah dengan retorika yang tidak ramah,” Harap Julkarnain. (Tim/red)
