Slider
289 views

GPM: Ada “Aroma” Dugaan Korupsi pada Pembelian Eks Rumdis Gubernur Malut oleh Pemkot Ternate

Ternate-Teropongmalut.com, Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Gerakan Pemuda Marhaen (GPM) Kota Ternate mengaku “mencium” ada aroma dugaan korupsi pada proses pembelian rumah dinas eks Gubernur Malut oleh Pemerintah Kota Ternate pada tahun 2018 lalu.

Pasalnya rumah dinas eks Gubernur Malut yang berlokasi di Kelurahan Kalumpang itu sesuai putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor: 191 K/Pdt/2013 atas gugatan pemilik lahan eks kediaman gubernur malut, Noke Yapen sertifikat hak milik nomor 227 tahun 1972 dimana dalam putusan kasasi tersebut status pemilik lahan di kembalikan ke pemerintah bukan milik perorangan.

Namun Pemkot Ternate pada masa Pemerintahan Burhan Abdurrahman-Abdullah Taher, membayar eks Rumah Dinas Gubernur Malut itu kepada seorang yang bernama Gerson Yapen senilai Rp 2,8 miliar. Demikian disampaikan Ketua Bidang Advokasi Rakyat dan Penindakan DPC GPM Kota Ternate Aziz Abubakar, kepada TeropongMalut.com di Kota Ternate Kamis (29/04).

Adapun kronologis pembayaran eks rumah dinas Gubernur Malut yang dilakukan Pemkot Ternate kepada Gerson Yapen, lanjut Aziz, adalah pada bulan Februari 2018 Pemkot Ternate melakukan transaksi, dalam hal ini mentranferkan uang senilai Rp 2,8 Miliyar ke rekening Gerson Yapen. Gerson Yapen sendiri merupakan orang yang mengklaim sebagai pemilik tanah yang didalamnya terdapat Rumah Dinas Gubernur Malut.

Padahal dalam putusan Pengadilan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor: 191 K/Pdt/2013 atas gugatan pemilik lahan eks kediaman gubernur malut, Noke Yapen sertifikat hak milik Nomor: 227 tahun 1972 bahwa dalam putusan tersebut status pemilik lahan di kembalikan ke pemerintah bukan milik perorangan, termasuk Gerson Yapen.

Aziz Abubakar

Selain itu lanjut Azis, dalam dokumen Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Maluku Utara tahun 2016 Menyebutkan bahwa tanah dan bangunan rumah dinas kediaman gubernur malut tersebut adalah aset milik pemerintah daerah.

Dengan demikian kata Aziz, maka siapapun yang melakukan transaksi dengan alasan apapun tentu tidak dapat dibenarkan secara hukum dan ini jelas perbuatan melawan hukum. “Atas dasar pembayaran oleh pemkot ternate tersebut maka timbul konsekuensi daerah mengalami kerugian keuangan senilai Rp 2,8 Miliyar,” jelas Aziz.

Atas dasar itu maka GPM Kota Ternate lanjut Aziz, meminta Kejaksaan Tinggi Maluku Utara untuk menyelidiki dugaan pembelian tanah dan bangunan yang tak sesuai aturan itu.

“Masalah aset daerah pernah juga di soroti oleh KPK RI waktu malakukan kunjungan supervisi dalam rangka menertibkan aset-aset pemerintah di maluku utara” jelas Aziz.

GPM Kota Ternate lanjut Aziz, meminta sekaligus mendesak Kejaksaan Tinggi Maluku Utara untuk menelusuri informasi pembayaran tersebut, sekaligus melakukan pemanggilan serta pemerikasaan kepada oknum-oknum yang diduga terlibat dalam persoalan itu untuk dimintai keterangan dan pertanggungjawaban atas masalah itu.

Sementara itu Ketua DPC GPM Ternate Juslan Latif, menyampaikan pihaknya mendukung penuh Kejaksaan Tinggi Malut yang beberapa bulan lalu bersemangat bersama Polda Malut dan pemerintah daerah provinsi maluku utara menggaungkan akan menertibkan aset-aset milik pemerintah daerah. “Kami kira aset eks kediaman gubernur ini perlu diusut dan di selesaikan” harapnya. (Dar/red)




Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *