GPM Desak Polda Malut Usut PT FMI yang diduga Tidak Memiliki IUP dan Amdal

Haltim-Teropong Malut.com, Dewan Pimpinan Daerah Gerakan Pemuda Marhaenis Provinsi Maluku Utara menyoroti aktivitas Tambang PT Forward Matrics Indonesia (FMI), di trans Subaim, Kecamatam Subaim, Kabupaten Halmahera Timur melalui aksi unjuk rasa di depan Kantor Polda Malut pada Rabu 8 Maret 2023.

GPM mendesak Polda Malut untuk mengusut PT FMI karena diduga tak memiliki Ijin Usaha Pertambangan (IUP) dan dokumen Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL).

Ketua Gerakan Pemuda Marhaenis (GPM) Malut, Sartono Halek melalui rilis yang dikirim ke redaksi TeropongMalut.com pada Rabu 8/3/23 di Kota Ternate, menjelaskan PT. Forward Matrics Indonesia (FMI) yang memiliki area tambang seluas 30 Ha, diduga tidak memiliki Ijin usaha pertambangan (IUP) dan AMDAL.

“Berdasarkan informasi dari masyarakat, GPM lalu melakukan penelusuran lebih jauh ke PT. FMI yang diduga bekerja sama dengan PT. Kemakmuran Pertiwi Tambang (KPT), serta ada dugaan lain PT FMI memiliki back up yang kuat oknum pejabat di wilayah Haltim,” ujar Hartono

Ijin usaha pertambangan (IUP) dan AMDAL sudah jelas di atur dalam pasal 158 hingga pasal 164 Undang-undang Minerba Pasal 158 (Perubahan UU Minerba) yang berbunyi illegal mining yang dilakukan tanpa izin negara, tanpa hak atas tanah, izin penambangan, dan izin eksplorasi ataupun izin transportasi mineral dapat dipidana.

Penambangan ilegal dapat menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan, yakni kerusakan lingkungan hidup, hilangnya penerimanaan negara, konflik sosisal serta dampak K3 maka masuk dalam delik pidana.

“Pasal 35 di pidana dengan kurungan penjara paling lama 5 tahun dan denda sebesar Rp 100.000.000.000,00,” ucapnya.

Seharusnya PT FMI melakuan aktivitas pertambangan mestinya menyiapkan ijin lebih dulu sehingga tidak berdampak buruk terhadap lingkungan.

Untuk itu GPM Provinsi Malut menyatakan sikap.

  1. Desak Polda Malut melakukan penyelidikan aktifitas PT FMI, atas indikasi dan dugaan ilegal maining yang di lakukan oleh PT FMI Kabupaten Haltim.
  2. Desak Polda Malut untuk melakukan pemanggilan sejumlah pejabat dan Sekertaris Sekda Haltim untuk dimintai keterangan atas dugaan rekomendasi RT/RW, atas keberadaan PT FMI yang diduga ada ilegal mining.

3.Desak Gubernur Malut, mengeluarkan rekomendasi pencabuatan ijin oprasi PT.FMI di Haltim.

4.Desak DPR RI Komsi VII segra memanggil PT FMI, yang diduga tidak memiliki ijin IUP dan Amdal yang saat ini beroprasi di Haltim. (Tamsil/red)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *