Ternate-TeropongMalut.com, Gubernur Maluku Utara KH Abdul Gani Kasuba, Lc mengungkapkan bahwa masih banyak hal yang perlu dibenahi di Provinsi Maluku Utara agar menciptakan pelayanan publik yang prima. Untuk itu refleksi tahunan yang dilaksanakan pada 29-30 Desember 2021 menjadi forum yang tepat untuk melakukan evaluasi terhadap pelayanan publik yang dilakukan Pemprov Malut sepanjang tahun 2021. Demikian sambutan gubernur pada acara refleksi tahun 2021 tentang Pelayanan Publik, Pengawasan dan Keterbukaan Informasi yang digelar di Aula eks Kediaman Dinas Gubernur Malut di Kelurahan Kalumpang, Kota Ternate Kamis 30 Desember 2021.
Dalam kesempatan itu Gubernur Malut Abdul Gani Kasuba menjelaskan “Berpedoman pada tema acara keterbukaan informasi, pelayanan publik dan pengawasan saya ingin menekankan pada kita semua bahwa keterbukaan informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan yaitu setiap kebijakan haruslah jelas tidak dilakukan secara sembunyi atau rahasia tetapi perencanaan, pelaksanaan dan pertanggung jawaban bisa diketahui publik dan rakyat berhak atas informasi faktual mengenai pembuatan dan penerapan kebijakan,” jelas Gubernur.
Pemerintah lanjut Gubernur AGK telah mengeluarkan Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik untuk menjamin pelayanan publik yang berkualitas.
Keterbukaan informasi publik merupakan salah satu produk hukum Indonesia untuk menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik dan proses pengambilan keputusan publik serta alasan pengambilan suatu keputusan publik.
Prinsip-prinsip Good Governance merupakan unsur fundamental dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme.
“Publik menilai prinsip-prinsip Good Governance belum berjalan baik sehingga dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih kita dituntut memiliki moral dan pro aktif terutama cek and balance,” jelas Gubernur mengakhiri. (Dar/red)
