HALTENG — Kunjungan Gubernur Maluku Utara ke Patani Barat, Halmahera Tengah, berubah menjadi sorotan keras publik. Alih-alih meredakan ketegangan, pernyataan Gubernur justru dinilai memperkeruh situasi dan menunjukkan kegagalan membaca kondisi psikologis masyarakat yang tengah berduka.
Gelombang kritik mencuat cepat di ruang publik. Warga menilai gaya komunikasi Gubernur tidak sensitif, tidak kontekstual, bahkan terkesan menyudutkan korban melalui pertanyaan-pertanyaan yang dianggap tidak empatik. Dalam momentum krisis, retorika yang seharusnya menenangkan justru dipersepsikan sebagai tekanan baru bagi masyarakat.
Sebaliknya, Bupati Halmahera Tengah bersama jajaran TNI-Polri tampil kontras. Di tengah potensi konflik yang membara, Bupati dan aparat dinilai mampu mengendalikan keadaan secara cepat, terukur, dan penuh kehati-hatian. Pendekatan lapangan yang lebih membumi membuat situasi tetap terkendali hingga tercipta suasana kondusif pascaketegangan.
Perbandingan pun tak terelakkan. Publik secara terbuka menilai kepemimpinan Bupati Ikram Malan Sangadji lebih responsif dan adaptif dibandingkan Gubernur Sherly Jhoanda Laos dalam menghadapi dinamika sosial yang kompleks di wilayah tersebut.
Kritik yang muncul bukan sekadar reaksi emosional, melainkan akumulasi kekecewaan atas pola komunikasi elit yang dinilai gagal memahami luka sosial yang telah berlangsung bertahun-tahun. Warga menuntut lebih dari sekadar kehadiran simbolik, mereka menginginkan ketegasan, empati, dan komitmen nyata untuk menuntaskan akar konflik.
Insiden ini menjadi alarm keras bagi kepemimpinan daerah, di tengah krisis, satu kalimat yang keliru bisa memicu ketidakpercayaan publik, sementara tindakan yang tepat justru mampu meredam bara konflik. (Odhe/Red)
