Harga Lahan Murahan di Wilayah Ini Diduga Karena Hal Ini

Reporter : Odhe
Editor : Redaksi

Halteng, Teropong malut.com – Meskipun lahan tanah (kebun) milik warga masyarakat telah bersertifikat. Namun harga lahan tanah dan ukuran lahan diduga masih disalahgunakan oleh petugas tim pengukuran yang tergabung dari bagian eksternal perusahaan dan masyarakat desa.

Aksi pemblokiran ruas jalan produksi di beberapa perusahaan tak terkendali terjadi di mana-mana. Hal ini terjadi karena diduga pembongkaran lahan baik lahan kaplingan dan lahan kebun dinilai tak sesuai prosedur dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Tahapan-tahapan perencanaan tak diterapkan dengan baik oleh pihak perusahaan. Bahkan terjadi pembongkaran lahan hutan yang di kapling kelompok masyarakat sebelum dilakukan pembayaran lahan lebih dulu. Hal ini disampaikan Ketua Aliansi Peduli Masyarakat Halteng Ustadz Hadun Amir kepada media Jumat, (19/5/2022) sore kemarin.

Harga lahan tanah dan lahan kebun warga masyarakat di wilayah ini diduga dilakukan dengan sepihak oleh pihak eksternal perusahaan. Pasalnya, belum lama ini PT HSM melalui Bu Yeti telah membayar lahan tanah kaplingan milik warga dengan harga Rp 1.500 per meter persegi. Sementara investor asing membayar harga lahan tanah kaplingan dengan Rp 9.000 per meter persegi.

Dan untuk lahan bersertifikat di desa Woekob Kecamatan Weda Tengah di bayar dengan harga Rp 22.000 per meter oleh pihak Investor asing ini. Sementara issue pembayaran/pembebasan lahan yang dilakukan pihak eksternal PT IWIP di wilayah Waleh Kecamatan Weda Utara dan Weda Timur dikabarkan Rp 9.000 dan 15.000-17.000 per meter.

Sehingga terjadi penolakan harga lahan dari sebagian masyarakat desa Waleh. Penolakan harga lahan tersebut dilakukan karena merasa di bohongi oleh pihak eksternal. Karena menurutnya, harga lahan sertifikat harus mengacu pada Instruksi Presiden (Inpres) yaitu Rp 500.000 per meter,” tandasnya.

Olehnya itu pihak eksternal perusahaan diminta agar mengacu pada SOP. Kalau tidak, maka pembayaran lahan kami nilai telah menyimpang karena dugaan ada target lain. Karena sejauh ini masyarakat selalu menyuarakan “Yang punya lahan makan tulang, yang tak punya lahan makan daging”.

Sebab, Issue ini yang sering kita dengar langsung dari kalangan warga masyarakat desa terutama warga pemilik lahan baik lahan kaplingan dan lahan bersertifikat,” tuntasnya.

Karena sering dugaan terjadi penyelewengan lahan kaplingan warga (kelompok) sehingga dari waktu ke waktu sering terjadi pemblokiran ruas jalan perusahaan yang menimbulkan kerugian perusahaan yang sangat besar jika aktivitas telah dihalang-halangi oleh masyarakat pemilik lahan.

Tak hanya itu, pihak eksternal perusahaan juga harus mengendepankan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) sehingga diwajibkan kepada seluruh perusahaan/pengusaha untuk menindaklanjuti hal itu. Kami dari Aliansi Masyarakat sangat optimis jika keterbukaan itu dilakukan maka sudah tentu proses pengukuran sampai pada tahap pembayaran lahan tak ada kendala,” tutupnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.