Slider
684 views

HCW Desak Rizal Marsaoly, Bertanggungjawab atas Pembelian eks Kediaman Gubernur Malut

Ternate-TeropongMalut.com, Direktur Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Halmahera Coruption Watch (HCW) Maluku utara, Rajak Idrus menilai pemebelian kediaman eks Gubernur Maluku Utara oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Ternate tidak bedah jauh dengan kasus Waterboom.

“Jadi saya menganggap pembelian kediaman eks Gubernur Malut adalah kasus jilid duanya Waterboom,” Jelas Rajak Idrus kepada TeropongMalut.com di Kota Ternate Senin (3/5).

Rajak menegaskan, pemkot Ternate dalam hal ini mantan kadis perkim yang sementara ini menjabat kadis Pariwisata Rizal Marsaoly, harus jujur. Sebab landasan yuridis formal yang dipakai itu apa terkait dengan pemebelian eks kediaman Gubernur Malut yang berlokasi di Kelurahan Kalumpang itu.

“Sedangkan dalam putusan Mahkamah Agung (MA) tidak pernah memerintahkan bahwa Pemkot harus membayar eks kediaman Gubernur Maluku Utara karena itu merupakan aset daerah,” tanya Rajak.

Lebih lanjut Rajak mengungkapkan, Informasi yang di cover oleh HCW, eks
kediaman Gubernur dibayar menggunakan APBD kota Ternate kurang lebih sebesar Rp 2,7 miliar sekian.

“Kami mencoba mengikuti alur dana dari beberapa dokumen otentik yang kami kantongi, ternyata anggaran yang di pakai dengan menggunakan anggaran pembebasan lahan Gamalama,” ucapanya.

Rajak menyebutkan, jika demikian, yang menjadi pertanyaannya adalah pembebasan lahan yang mana. Karena anggaran pembebasan lahan dari sisi regulasi tidak bisa diploting untuk mengunakan serta membayarkan ke hal-hal lain.

“Dia,” Rizal Marsaoly harus lebih jujur ke publik. Dan kalau dana itu sudah dialihkan ke yang lain terus anggaran pembebasan lahan Gamalama menggunakan dana dari mana, belum lagi dari sisi nomenklatur saja sudah salah,” ujarnya

Ia menerangkan, tindakan itu merupakan kejahatan pidana yang mestinya dipertanggungjawabkan Rizal Marsaoly selaku kadis perkim waktu itu dan tidak ada alasan untuk mengelaknya.

“Saya berharap KPK, Kejaksaan Tinggi Provinsi Malut dan Kapolda Malut yang pada prinsipnya sebagai pemangku hukum agar segera menindaklanjuti, sebab hal ini tidak bisa di anggap remeh.

Rizal Marsaoly menurut Rajak, harus segera dipanggil dan diperiksa serta dimintai keterangan, karena itu soal kasus.

“HCW Insa Allah selesai lebaran akan membuat laporan resmi, karena kami sudah kumpulkan banyak dokumen dan tetap kami akan kawal sampai kapanpun hingga tuntas,” pungkasnya. (Kj/red)




Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *