TERNATE -teropongmalut.com, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Ternate, menggelar Diskusi Public mengenai Poros Maritim; Gerbang Pasifik. Diskusi tersebut di pimpin langsung oleh Ketua Bidang (KABIT) Kemaritiman HMI Cabang Ternate Putra Fajar, di Caffe Paddock minggu (22/9/19).
Dalam diskusi tersebut juga di hadiri oleh Ketua DPR Kota Ternate Muhajir Bailusi, beserta sejumlah OKP dan tamu undangan lainnya.
Kabit Kemaritiman HMI Cabang ternate Putra Fajar dalam diskusinya menyampaikan langsung terkait dengan persoalan Kemaritiman, karna hingga sa’at ini proses pembangunan sumberdaya laut hanya sebua produk investasi saja.
“Gelar diskusi kemaritiman ini untuk memperkenalkan ke public lebih, tentang poros maritim Indonesia dan Pasific sebagai geostrategi, geo ekonomi yang melahirkan geo politik. Menjadi perebutan Negara-Negara Adidaya (Indo-pasific).” Kata Putra mengawali pernyataannya.
Lebih lanjut Putra menjelaskan, Poros Maritim Dunia (PMD) meruoakan konsep yang di sampaikan pak Jokowi pada Konferensi tingkat tinggi Asia Timur, di Naypeyidaw Myanmar pada tanggal 13 november 2014. Sementara Jepang dan India telah lebih dulu mencanangkan konsep Confluence of the Two Seas pada tahun 2017, di susul Amerika Serikat dengan Rebalancing Toward Asia pada tahun 2011, dan Tiongkok dengan Jalur Sutra Maritim abad ke-2 di tahun 2013. Ke-4 kekuatan bersebut berkompetisi di kawasan Indo-pasific. Paper ini menempatkan PMD sebagai Geopolitik dalam memanfaatkan dinamika Geopolitik yang terjadi di kawasan untuk kepentingan Nasional Indonesia.
Di forum Konfrensi Tingkat Tinggi Asia Timur (East Asia Summit) di Naypyidaw Nyanmar, Jokowi menyampaikan konsep sektor kelautan yang di sebut Poros Maritim Dunia (PMD), ini di terjemahkan ke dalam bahasa inggris menjadi Global Maritime Nexus. Pengembangan sektor kelautan menjadi fokus Indonesia pada abad ke-21 dan menekankan 5 pilar utama dalam Poros Maritim Dunia (PMD), yaitu : Budaya Maritim, Ekonomi Maritim, Enektifitas Maritim, Diplomasi Maritim, dan Keamanan Maritim. Ujar Putra.
Pertahanan keamanan laut sebagai mana yang di jelaskan dalam teori mahan tentang dua hal penting yang pertama sea power dan noval power. Sedangkan kebijakan Negara melahirkan pemanfaatan laut dan sumberdaya di dalamnya sebagai mana mandat konstitusi UUD 1945 pasal 33, kemudian melahirkan UU 45 tentang Perikanan, juga sebagai jalur tol perdagangan Indo-pasific sebagaimana kita ketahui bahwa Pasific menjadi jalur perdagangan terramai dunia. Dalam kajian Geostrategis Pasific menjadi perebutan Negara-Negara yang berkepentingan karna selain posisinya yang strategis juga sebagai basis Geo Ekonomi, perebutan Migas dan sumberdaya Alam. Tutup Putra. (Fhi/red).
