JAKARTA ~ Seorang akademisi melontarkan pernyataan keras dan kontroversial dengan menyebut Indonesia tengah berada di ambang kehancuran. Ia mengklaim, sedikitnya tujuh indikator utama sebagai syarat runtuhnya sebuah negara kini telah terpenuhi.
Pernyataan itu disampaikan dalam analisis kritis yang menyoroti lemahnya kapabilitas negara dalam berbagai sektor strategis. Pertama, kapabilitas responsif pemerintah dinilai nyaris tidak ada, terlihat dari lambannya respons terhadap krisis sosial dan ekonomi yang terus berulang tanpa solusi nyata.
Kedua, kapabilitas regulatif disebut amburadul. Aparat negara dinilai gagal menegakkan aturan secara konsisten. Regulasi justru menjadi paradoks, pelanggaran terjadi di mana-mana, sementara upaya penegakan hukum dianggap tumpul dan diskriminatif.
Ketiga, kapabilitas distributif dan alokatif dinilai lumpuh. Kekayaan sumber daya alam dan potensi nasional tidak terdistribusi secara adil kepada rakyat. Ketimpangan ekonomi kian melebar, memperkuat kesan bahwa negara gagal menghadirkan keadilan sosial.
Keempat, kapabilitas simbolik pemerintah runtuh. Kepercayaan publik terhadap negara disebut telah anjlok drastis. Setiap pidato dan kebijakan pemerintah tidak lagi dipercaya, mencerminkan krisis legitimasi yang serius.
Kelima, kapabilitas ekstraktif dinilai tidak optimal. Tingginya angka pengangguran di tengah melimpahnya sumber daya manusia menjadi bukti kegagalan negara dalam mengelola potensi nasional untuk kesejahteraan rakyat.
Keenam, integrasi politik dan rasa memiliki terhadap negara mulai tergerus. Muncul kekhawatiran bahwa sejumlah daerah mulai kehilangan kepercayaan dan mempertimbangkan opsi disintegrasi.
Ketujuh, kapabilitas diplomasi internasional dinilai lemah. Indonesia dianggap tidak cukup kuat memperjuangkan kepentingan nasional di kancah global, memperburuk posisi strategis negara di tengah persaingan internasional.
Akademisi tersebut memperingatkan, kondisi ini merupakan pra-syarat menuju keruntuhan negara. Ia menegaskan bahwa pemicu utama bisa datang kapan saja, termasuk potensi konflik sosial yang tidak terkendali, terutama dari generasi yang hidup dalam tekanan ketidakpastian.
Pernyataan ini memantik perdebatan luas. Di satu sisi, kritik tersebut dianggap sebagai alarm keras bagi pemerintah untuk segera berbenah. Namun di sisi lain, sebagian pihak menilai narasi “Indonesia bubar” terlalu ekstrem dan berpotensi memicu kepanikan publik.
Di tengah polemik ini, satu hal menjadi jelas, krisis kepercayaan, ketimpangan, dan lemahnya tata kelola negara menjadi isu mendesak yang tak bisa lagi diabaikan. (Tim/Red)
