Jakarta TeropongMalut – Jaksa Agung ST Burhanuddin pada Jumat, 7 Februari 2025, menegaskan komitmen Kejaksaan RI terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara dalam Entry Meeting Pemeriksaan Laporan Keuangan Kejaksaan RI Tahun Anggaran 2024 oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Acara tersebut berlangsung di Kantor Kejaksaan Agung, Jakarta.
Jaksa Agung menyampaikan apresiasi kepada BPK RI atas pelaksanaan tugas konstitusionalnya dalam memastikan penggunaan anggaran negara efektif, efisien, dan sesuai aturan. Ia menekankan bahwa pemeriksaan ini bukan sekadar formalitas, melainkan bagian dari upaya bersama untuk mewujudkan tata kelola keuangan negara yang baik.
Pemeriksaan ini merupakan amanat konstitusi dan undang-undang terkait pengelolaan keuangan negara. Jaksa Agung melihat pemeriksaan ini sebagai sarana evaluasi dan perbaikan sistem keuangan Kejaksaan RI, bukan hanya untuk mencari kesalahan. Ia mengajak seluruh jajaran Kejaksaan untuk proaktif mendukung pemeriksaan dengan memberikan data dan informasi yang dibutuhkan. Peran Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan (JAM Was) juga ditekankan untuk memastikan pengelolaan anggaran berjalan baik.
Jaksa Agung mengakui adanya kekhawatiran bahwa pemeriksaan lebih fokus pada kesalahan daripada solusi. Oleh karena itu, ia meminta jajaran pengawasan untuk lebih aktif dalam pendampingan, konsultasi, dan edukasi guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan.
Kejaksaan RI telah delapan tahun berturut-turut mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI. Namun, Jaksa Agung mengingatkan bahwa pencapaian ini harus menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola anggaran. “Ia berharap pemeriksaan ini berjalan lancar dan menghasilkan rekomendasi konstruktif untuk perbaikan pengelolaan keuangan Kejaksaan RI di masa mendatang. Sinergi dan kolaborasi antara Kejaksaan dan BPK dianggap penting untuk memastikan tata kelola keuangan negara yang lebih baik.” (TS)
