Jakarta TeropongMalut – Kejaksaan Agung melalui Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum (JAM PIDUM) bersama Indonesia Ocean Justice Initiative (IOJI) mengadakan lokakarya bertema “Penguatan Penegakan Hukum Perlindungan Ekosistem Laut dan Pesisir Dalam Mengatasi Perubahan Iklim” pada Selasa, 29 Oktober 2024, di Hotel Veranda, Jakarta.
Kegiatan ini dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan, termasuk perwakilan dari Kementerian Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), lembaga internasional, peneliti, serta peserta lainnya.
Lokakarya ini bertujuan untuk meningkatkan penegakan hukum dan perlindungan terhadap ekosistem laut dan pesisir, terutama dalam konteks perubahan iklim yang semakin mendesak.
Dalam sambutannya, JAM PIDUM Asep N Mulyana menekankan pentingnya ekosistem laut sebagai aset berharga bagi keberlanjutan kehidupan. Ia menyebutkan bahwa Indonesia memiliki potensi besar dalam memanfaatkan ekosistem ini, terutama melalui karbon biru, yang menyimpan 17% cadangan karbon biru dunia.
Namun, aktivitas manusia, seperti konversi lahan dan pembangunan infrastruktur, mengancam keberlangsungan ekosistem tersebut.
“Dari tahun 2009 hingga 2019, Indonesia kehilangan 182.091 hektar mangrove. Ini menunjukkan perlunya upaya konservasi dan pengelolaan yang berkelanjutan,” ungkapnya.
Dalam lokakarya ini, diharapkan peserta memperoleh pengetahuan terkini mengenai isu-isu lingkungan serta penguatan kapasitas jaksa dalam menangani kasus-kasus lingkungan.
Kolaborasi antar-lembaga juga ditekankan sebagai kunci dalam melindungi sumber daya alam, dengan Kejaksaan berperan sebagai penghubung utama dalam koordinasi lintas lembaga untuk penegakan hukum yang efektif.
Di akhir sambutannya, JAM PIDUM berharap lokakarya ini menjadi ruang diskusi produktif yang menghasilkan rekomendasi strategis dalam upaya penegakan hukum terkait perlindungan ekosistem laut dan pesisir di tengah tantangan perubahan iklim. (TS)
