Morotai, TeropongMalut – Pengelolaan anggaran di Pemerintah Daerah Morotai terlihat semakin tidak sehat. Proses pengusulan pencairan sering terlambat, berdampak pada pembayaran gaji pegawai, tunjangan pegawai, bantuan sosial, gaji pemerintah desa, dan biaya pendidikan kedokteran.
Kekecewaan pun dirasakan oleh para pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Daerah Morotai.
Salah seorang pimpinan OPD yang namanya enggan disebutkan mengungkapkan kekecewaan atas penahanan Tunjangan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) di OPD-nya.
“Walaupun kinerja OPD kami baik, TPP kami tidak dibayarkan. Terkesan Pj Bupati Morotai, Burnawan SH, pilih kasih,” ujar sang pimpinan OPD melalui sambungan telepon pada Senin, 23 September 2024.
Ia menambahkan bahwa sebagian OPD telah menerima TPP, namun OPD-nya, beserta seluruh stafnya, belum menerima TPP karena ditahan oleh Kepala Dinas Keuangan atas perintah Pj Bupati Morotai. Penahanan TPP ini diduga terkait dengan penanganan kelangkaan BBM bagi nelayan.
“OPD kami salah satu yang memiliki sektor pendapatan terbesar dan mampu mendorong Pendapatan Asli Daerah. Kinerja kami baik, tapi TPP kami di tahan selama 3 bulan. Ini sangat mengecewakan,” ungkapnya.
Pimpinan OPD yang dikenal dengan inisial Y ini berencana mempertanyakan haknya kepada Pj Bupati Morotai. Ia menilai penahanan TPP merupakan bentuk perbuatan dosa dan tidak manusiawi.
“Saya berharap Pj Bupati Morotai lebih mengedepankan profesionalitas, akuntabilitas, dan transparansi, ketimbang tekanan dari pihak lain,” tegasnya.
Kekecewaan para pimpinan OPD ini menjadi sorotan tajam terhadap kinerja Pj Bupati Morotai. Apakah Pj Bupati Morotai akan segera menyelesaikan permasalahan ini dan mencairkan TPP yang tertahan? Kita tunggu saja perkembangan selanjutnya. (TS)
