Jakarta, TeropongMalut.com – Kondisi keuangan yang semakin memburuk memaksa Satpol PP Kabupaten Pulau Morotai untuk mengambil langkah tegas dengan menutup kantor pada Jumat, 03 Januari 2024. Hal ini disampaikan langsung oleh Kasat Satpol PP Morotai, Djufri Kube M.Si, melalui rilis himbauan resmi.
Dalam rilisnya, Djufri menyampaikan salam hormat kepada seluruh jajaran Satpol PP di Pulau Morotai, termasuk para Kabid, Kasi, Kanit, Kasubag, Danki, Danton, serta anggota Satpol PP yang sangat dihargainya. Ia juga menyampaikan “sikapnya terhadap permasalahan keuangan yang terjadi di internal Satpol PP, yang disebabkan oleh ketidakpastian pembayaran hak-hak keuangan bagi perwira dan anggota.”
Adapun hak-hak yang belum terbayarkan tersebut antara lain:
- TPP ASN untuk periode September hingga Desember 2024,
- Gaji pegawai honorer bulan Desember 2024,
- Gaji pegawai PPPK di lingkungan Satpol PP untuk bulan Mei dan Desember 2024.
Menanggapi hal tersebut, Djufri mengungkapkan sikapnya sebagai berikut:
- Meminta dengan hormat kepada Pemerintah Daerah, dalam hal ini PJ Bupati, Sekda, dan Kadis DPKAD, untuk segera memikirkan dan merealisasikan pembayaran hak-hak anggota yang tertunda.
- Memerintahkan jajaran Trantib, Kabid Trantib, Kasi OPS, serta pejabat lainnya di lingkungan Satpol PP untuk sementara tidak melaksanakan tugas rutin sampai hak-hak anggota tersebut dipenuhi.
- Terkait situasi darurat kebakaran, keputusan tentang tindakan dan sikap akan disepakati oleh semua perwira dan staf di internal Damkar serta pejabat lainnya di luar Damkar.
- Jika hak-hak tersebut tidak terealisasi hingga Jumat, 10 Januari 2024, Djufri menyatakan siap untuk meletakkan jabatannya sebagai Kasatpol PP Linmas dan Damkar Kabupaten Pulau Morotai.
Djufri “berharap agar pemerintah daerah segera memperhatikan hak-hak pegawai Satpol PP, khususnya dalam menyelesaikan gaji pegawai dan TPP, agar tidak menjadi beban lebih lanjut bagi keuangan daerah.” (TS)
