Bela Diri, Ashari ajukan Surat Penegasan Mahkamah Partai

  • Share

Ternate-TeropongMalut.com, Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara dari Partai Beringin Karya (Berkarya) Provinsi Maluku Utara Ashari Turuy, yang di-recall (PAW) oleh DPP Partai Berkarya dari posisinya sebagai anggota DPRD provinsi Malut memutuskan melakukan perlawanan terhadap keputusan DPP Partai Berkarya dengan cara menggugat keputusan DPP Partai Berkarya ke Pengadilan Negeri Ternate.

Namun yang digugat oleh Ashari Turuy, bukan Ketua Umum dan Sekjen Partai Berkarya, melainkan hanya menggugat Ketua dan Sekretaris DPW Partai Berkarya Provinsi Maluku Utara yakni Syamsul Rizal Hasdi, S.Sos sebagai tergugat I dan Ir Muhlis Adam sebagai tergugat II.

“Gugatan sudah didaftarkan ke Pengadilan Negeri Ternate, biarlah proses hukum berproses di Pengadilan,” demikian dijelaskan Ashari Turuy, saat dihubungi TeropongMalut.com via telepon Rabu 8 Desember 2021.

Untuk mencegah terjadinya PAW terhadap dirinya dari Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara, Ashari Turuy, menyampaikan satu bundel Surat Keterangan/Penegasan Mahkamah Partai kepada Ketua DPRD Provinsi Maluku Utara dan kepada Ketua KPU Provinsi Maluku Utara.

Dalam surat keterangan/penegasan Mahkamah Partai yang diajukan Ashari Turuy, menyebut bahwa

  1. Surat Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Berkarya (Beringin Karya) Provinsi Maluku Utara Nomor: 013/DPW-Berkarya/Malut/X/2021 tanggal 11 Oktober 2021, Perihal “Penyampaian Persetujuan Tindak lanjut pencabutan Kartu Tanda Anggota (KTA) dan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara”.
  2. Surat Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Beringin Karya (Berkarya) Nomor: 120/B/DPP/BERKARYA/X/2021 tanggal 6 Oktober 2021, Perihal “Persetujuan Pergantian Antar Waktu (PAW)” Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara, atas nama Ashari Turuy, S.E digantikan oleh Jainal Samad, S.T.
  3. Surat Mahkamah Partai Nomor: 004/B/MP/BERKARYA/X/2021, tanggal 08 Oktober 2021 yang menerangkan bahwa “tidak ada perselisihan pengurus terkait Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara”.

Bahwa surat DPW, Surat DPP dan Surat Mahkamah Partai Berkarya pada angka 1 s/d 3 tersebut diatas cacat hukum (inkonstitusi) dan ilegal.

Bahwa Surat Keputusan Nomor: SK-DPW.32.A/DPP/BERKARYA/IV/2021, tanggal 20 April 2021, tentang Pengangkatan dan Pengesahan saudara Syamsul Rizal Haldy, S.Sos sebagai Ketua DPW Partai Berkarya Provinsi Maluku Utara telah dianulir oleh Putusan Mahkamah Partai Berkarya Nomor: 004.MP/Pts-PIP/PBK/VI/2021, tanggal 7 Juni 2021.

Bahwa Surat Keputusan Pengangkatan dan Pengesahan saudara Syamsul Rizal Haldy, diterbitkan tanpa melalui mekanisme Musyawarah Wilayah (Muswil) dimana hal tersebut bertentangan dengan aturan perundangan-undangan sebagaimana diatur pada pasal 22, dan pasal 23 Undang-undang Nomor 2 tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik serta pasal 31 ayat 2 Anggaran Dasar (AD) dan pasal 78 ayat 1 Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai Berkarya. (Dar/red)

  • Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *