Jakarta, TeropongMalut – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Rini Widyantini, menerima Hasil Reviu Laporan Kinerja Pemerintah Pusat (LKjPP) Tahun 2024 dari Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Muhammad Yusuf Ateh. Penyerahan tersebut berlangsung di Kantor Kementerian PANRB, Jakarta, Kamis (20/3). Menteri Rini menekankan pentingnya LKjPP sebagai indikator komitmen pemerintah dalam membangun birokrasi yang efektif dan akuntabel.
“LKjPP merupakan bagian integral dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sesuai Perpres No. 29/2014,” ujar Menteri Rini. Proses penyusunan LKjPP melibatkan pengumpulan dan analisis data kinerja dari seluruh Kementerian/Lembaga oleh Kementerian PANRB, yang kemudian direviu oleh Tim BPKP. Menteri Rini menyampaikan apresiasi kepada semua pihak yang terlibat dalam penyelesaian laporan ini, yang sekaligus memenuhi kewajiban konstitusional pemerintah dalam pertanggungjawaban pelaksanaan APBN 2024.
Presiden Prabowo Subianto, menurut Menteri Rini, selalu menekankan pentingnya birokrasi yang berorientasi hasil, bukan sekadar rutinitas. Birokrasi harus memastikan penggunaan anggaran yang tepat sasaran untuk mendukung prioritas nasional, sehingga setiap rupiah yang dikeluarkan memberikan manfaat ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Hasil identifikasi Kementerian PANRB terhadap data laporan kinerja Kementerian/Lembaga dan Kementerian PPN/Bappenas menunjukkan capaian Indikator Prioritas Nasional (PN) dalam Rencana Kinerja Pemerintah (RKP) secara keseluruhan baik. Namun, masih ada beberapa hal yang perlu diperbaiki. Tercatat 78 Kementerian/Lembaga mengawal kinerja PN melalui Rincian Output (RO), menunjukkan potensi peningkatan untuk memastikan tercapainya target pembangunan nasional.
Menteri Rini berharap inisiasi kebijakan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKP) segera diimplementasikan. SAKP akan mengintegrasikan kinerja instansi pemerintah yang berorientasi institusional untuk mencapai outcome pembangunan nasional secara terpadu. Perencanaan dan penetapan kinerja Kementerian/Lembaga pun akan lebih komprehensif melalui multilateral meeting.
“Semoga LKjPP ini menjadi bahan refleksi dan pijakan untuk perbaikan berkelanjutan, menuju pemerintahan yang lebih efektif dan berdampak nyata bagi masyarakat,” tutup Menteri Rini. (TS)
