LSM Gele-Gele Minta Pemkab dan DPRD Halteng Libatkan Masyarakat Dalam Pembahasan Perda RTRW

  • Share

Nuryadin: Kepentingan Masyarakat Diakomodir

Halteng-Teropongmalut.com, Direktur Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Gele- Gele Kabupaten Halmahera Tengah Husen Ismail, meminta Pemkab dan DPRD Halteng melibatkan masyarakat dalam pembahasan  Ranperda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) sebelum disahkan menjadi Perda. Sebab Pemkab Halteng telah merevisi RTRW, dibeberapa Wilaya dan draf revisinya sudah di ajukan ke DPRD untuk dibahas. Demikian diungkapkan Husen Ismail kepada wartawan di Halteng Minggu (13/06).

Bicara soal  RTRW kata Husain ruang industri dalam berinvestasi harus butuh kajian dari seluruh elemen masyarakat agar diketahui baik dari sisi positif maupun negatifnya untuk itu DPRD jangan cuman main ketuk palu saja.

“Masyarakat hari ini polah hidupnya, masi bersifat tradisional, jika kita giring masyarakat ke dunia industri dalam berinvestasi maka saya kayin dan percaya bahwa 10 sampai 20 tahun kedepan, maka masyarakat akan terpinggir, karena belum mampuh bersaing di dunia industri,” katanya.

Oleh karena itu ruang pelibatan masyarakat harus dibuka agar dibicarakan tuntas, terutama Pemerintah Daerah maupun DPRD.

Sementara itu, Ketua Badan Pembentukan Perda Nuryadin Ahmad, mengatakan bahwa Revisi RTRW Kabupaten Halmahera Tengah merupakan inisiatif Pemerintah Daerah yang disampaikan kepada DPRD untuk dibahas.

Tapi sebelum disampaikan, Pemerintah Daerah sejak tahun 2018 melakukan beberapa tahapan penyempurnaan dokumen yang merupakan prasyarat penyampaian Revisi RTRW,  Syarat-syarat yang dimaksud seperti Berita Acara Pembahasan dari Pemerintah Provinsi, Validasi dokumen kajian lingkungan hidup strategis dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta Rekomendasi peta dasar dari Badan Informasi Geospasial.

Selain dari itu, kata Nuryadin, RTRW harus mengacu pada RTR Wilayah Nasional dan RTRW Kawasan Strategi Nasional sebagaimana diatur pada PP Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang. Dalam kepentingan untuk penyusunan draf RTRW, Pemerintah Daerah juga telah melakukan FGD yang telah melibatkan tokoh-tokoh masyarakat.

“Setelah semuanya dilengkapi, selanjutnya pemerintah pada pertengahan 2021 ini menyampaikan kepada DPRD untuk dibahas. Mekanisme Pembahasan di DPRD selain berdasar pada Tatib DPRD juga menggunakan PP 21 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penatatan  Ruang sebagai acuan,” akunya.

Berikut tahapan Penyemurnaan Perda RTRW sebagaimana diatur dalam ketentuan PP 21 tahu  2021 :
Penyusunan Dokumen Ranperda RTRW oleh Pemda dalam hal ini Bapedalitbanda Bersama Tim Konsultan yang meliputi :  Berita Acara Rapat Pembahasan Tim Kajian Penataan Ruang Daerah (TKPRD) dari Provinsi.

Validasi Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dari Kementrian LK. Rekomendasi Peta Dasar dari Badan Informasi Geospasial terkait dengan Tata Batas Wilayah Antar Kabupaten.

Tahap Selanjutnya adalah Penyampaian draf Ranperda RTRW oleh Bupati ke DPRD setelah seluruh dokumen yang Saya sebutkan diatas terpenuhi.

Tahap berikut adalah Pembahasan draf RTRW di DPRD bersama PEMDA selama 10 hari, dalam proses pembahasan di DPRD melakukan identifikasi permasalahan, melakukan pengkajiaan, menelaah seluruh dokumen, sala satu fokus yang disoroti adalah terkiat dengan pola ruang yang mengatur tentang peruntukan kawasan.

“Dalam pandangan DPRD adalah hajat hidup masyarakat menjadi utama untuk diatur, karena isue-isue krusial terkait ruang hidup telah disampaikan oleh DPRD dalam pembahasan untuk diatur dalam pasal-pasal & apa yang selama ini disuarakan faktanya pemerintah telah mengakomodir yang diatur dengan jelas dalam draf & dokumen RTRW telah misalnya peruntukan kawasan untuk Pertanian, Perkebunan, Perikanan, Transmigrasi, Pariwisata, Pemukiman, Kawasan Konservasi, Budi Daya, Kawasan Lindung dan Kawasan Industri, semuanya telah diatur sesuai peruntukan untuk kepentingan Rakyat Halmahera tengah. (Ances/red)

  • Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *