TEROPONGMALUT.COM — Ketegangan antara ojek online dan ojek pangkalan kian hari makin memanas. Hasane Borapele, tokoh masyarakat setempat, menegaskan pentingnya campur tangan pemerintah. “Saya tidak menolak ojek online, tapi sebagai sumber mata pencaharian banyak orang, pemerintah harus hadir. Panggil mereka duduk bersama, cari solusi! Jangan tunggu jatuh korban!” ujarnya dengan nada serius.
Senada, Ramang Rasid mengaku pernah menyaksikan langsung konflik yang berujung baku hantam bahkan pelaporan ke polisi. “Sering ada gesekan, tapi pemerintah terkesan tutup mata. Regulasi pun tak jalan karena oknum tak patuh,” tegasnya.
Iwan Ridwan menambahkan, kehadiran ojek online menandai kemajuan daerah, tapi mengingatkan soal tarif yang kadang jadi pemicu konflik. “Pangkalan bisa tarik Rp25 ribu, online cuma Rp15 ribu. Ini soal keadilan tarif dan pemahaman teknologi.”
Warga sepakat: jika tak segera diatur, konflik horizontal bisa pecah. Pemerintah dan Wali Kota diminta segera buat regulasi jelas sebelum situasi makin memburuk. (Tim/Red)
