HALTENG, Teropongmalut.com – Dua politisi di Maluku Utara, Kapten Arata dan Munadi Kilkoda, menuduh dugaan kuat adanya operasi pasar gelap dalam Pilkada di beberapa daerah, khususnya di Kabupaten Halmahera Tengah, Halmahera Timur, dan Halmahera Selatan.
Mereka menuduh adanya upaya Oligarki untuk mengendalikan APBD dan SDA daerah dengan menjegal figur lokal yang tidak berpihak dan mendorong figur boneka yang mudah diatur.
“Operasi ini lebih condong dorong figur yang bisa jadi boneka dan gampang diatur untuk memuluskan kepentingan mereka. Sementara figur lokal yang tidak berpihak, akan dihabisi, dijegal dari rekomendasi partai sampai pemilihan,” tulis Kapten Arata dalam statusnya.
Pernyataan serupa diungkapkan Munadi Kilkoda. “Pilkada yang kita harapkan bisa jadi kontestasi untuk memilih pemimpin yang benar, berubah menjadi kontestasi oligarki untuk menancapkan kepentingan di wilayah tersebut,” tegasnya.
Kedua postingan tersebut memicu kehebohan dan memunculkan pertanyaan serius tentang transparansi dan integritas Pilkada di Maluku Utara. Publik menantikan tanggapan resmi dari pihak terkait, termasuk KPU Maluku Utara, Bawaslu Maluku Utara, dan partai politik yang terlibat dalam Pilkada. (Odhe)
