Pelaku Ilegal Logging Merajalela Di Wilayah Ini Makin Ganas 

Exif_JPEG_420

Penulis : Odhe 

Editor : Redaksi 

HALSEL, Teropongmalut.com – Semakin cerdas dan cerdik sekali para pelaku ilegal logging yang beraktivitas di wilayah Gane Timur Halsel dan Weda serta Weda Tengah Halteng. Para pelaku ilegal logging atau disebut pembalakan liar ini terpantau mengganas dan meningkatkan aktivitasnya akibat pengawasan yang kebablasan dari petugas dan aparat negara di wilayah ini.

Buktinya, para pelaku ilegal logging semakin marak dan terkesan merajalela merambah dan merampok hasil hutan kayu olahan. Namun, petugas dan aparat tak bernyali untuk melakukan penindakan terhadap aktivitas mereka yang merugikan negara tersebut, ada apa.

Menindaklanjuti para pelaku ilegal logging saja sudah tak mampu sehingga para pejabat dan petugas yang dipercayakan bertugas di kedua wilayah ini diminta sesegera mungkin untuk di evaluasi kinerja mereka. Karena diduga terkontaminasi dengan aktivitas yang merugikan negara tersebut. Dampaknya tak ada efek jera bagi pelaku dan bahkan ikut meloloskan tindakan kejahatan yang tak sedikit merugikan negara ini.

Hal ini disampaikan LSM Kane Malut melalui Wakil Ketua M. Sahrul kepada media ini Senin tanggal 27 November 2023 pagi tadi via sambungan telpon genggam.

Menurutnya, laporan dan pengaduan masyarakat melalui LSM saja tak mendapat perhatian dan tak ditindaklanjuti sampai saat ini. Itu artinya, percuma ada Polsek Saketa dan Polsek Maffa di sana, begitu juga Pospol Weda Tengah sudah semestinya di evaluasi karena terindikasi masuk angin dalam aktivitas yang merugikan negara tersebut,” tandasnya.

Kami menduga para aparat ini menerima setoran-setoran dari para pelaku ilegal logging sehingga terpantau taring dan wibawa aparat negara ini ciut dan tak berkutik lagi, memalukan sekali jika hal ini terjadi,” akunya.

Dalam aktivitas peredaran kayu olahan tanpa dokumen ini kami memperoleh informasi bahwa ada pelaku dan pengusaha yang dikabarkan tukar guling truk dengan kayu olahan tanpa dokumen. Jika hal ini benar maka hal ini kategori pidana murni karena sama halnya pelaku dan pengusaha menjual hasil hutan negara tersebut. Mirisnya lagi jika petugas dan aparat setempat ikut terlibat dan bermain serta terkesan tutup mata dan telinga,” ujarnya.

Masih terkait perihal diatas, Ka Balai Ambon kepada media ini mengatakan bahwa pangkalan harus mempunyai kontrak suplayer dengan industri resmi jika tidak maka tindakan tersebut sebuah tindakan nyata yang merugikan negara, sehingga petugas dan aparat negara wajib menindaklanjuti setiap angkutan kayu olahan secara ilegal tersebut,” tegasnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *