Pelaku Ilegal Logging Wilayah Ini Rugikan Negara Paling Sedikit Rp 14 Milyar Pertahun

Reporter : Odhe
Editor : Redaksi

HALTENG, Teropongmalut.com – Sejumlah pelaku aksi pembalakan liar dan ilegal logging serta penadah TPK bermodus dokumen yang menghasilkan jutaan meter kubik olahan kayu pertahun, baik papan, balok dan lata dinilai telah merugikan negara paling sedikit Rp 14 milyar.

Hal ini disampaikan salah satu sumber warga desa Maffa Kecamatan Gane Timur Kabupaten Halmahera Selatan Provinsi Maluku Utara kepada media ini. Menurutnya, sudah saatnya para pelaku dan penada bermodus dokumen palsu ini diberikan sanksi oleh penegakan hukum. Karena sejauh ini negara sudah sangat dirugikan oleh para pelaku dan penada tersebut.

Salah satu TPK tanpa identitas di desa Nurweda

Sumber ini pun bilang, kita lihat salah satu pengusaha kayu sukses di Kecamatan Weda Kabupaten Halmahera Tengah yang kerap mengangkut kayu olahan tanpa dokumen di wilayah Kecamatan Gane Timur Kabupaten Halmahera Selatan terlihat nampak memiliki sejumlah aset tak bergerak dan bergerak yang terbilang cukup. Pertanyaannya sejumlah aset yang dimiliki tersebut diduga hasil dari praktek ilegal logging yang merugikan negara,” terang sumber ini.

Tak hanya itu, para pelaku dari oknum kepolisian pun ikut terlibat merugikan negara ini sangat besar yang ditaksir paling sedikit Rp 14 milyar. Kerugian negara ini terjadi karena para pelaku ilegal logging dinilai bekerjasama dengan petugas berwenang seperti KPH yang ditugaskan di Kabupaten/Kota,” jelas sumber ini.

Herannya lagi, belum lama ini pengusaha kayu TPK UD Amelia mengklaim memiliki pengolahan industri yang terletak di jalan Transmigrasi Lalubi. Sementara kayu yang lancar diambil dari desa Matuting melalui La Rani dan desa Wosi dari saudara Halid yang semuanya diproses dengan gergajian senso. Untuk itu, meletakkan pengolahan industri UD Amelia ini dinilai hanya untuk mengelabui petugas semata.

Karena sejauh ini yang bersangkutan tak mampu menunjukkan dokumen setiap angkutan kayu olahan dari wilayah Gane Timur yang masuk ke TPK UD Amelia. Itu artinya, yang bersangkutan terbukti merugikan negara yang sangat besar sejauh ini. Karena belum memiliki izin berupa Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan (SIPUHH) dan Provinsi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR),” jelas sumber lagi.

Sumber ini pun menegaskan agar mantan Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Weda Pak Oji menjelaskan kepada publik bahwa ternyata Pak Oji membolehkan dua Industri satu titik,” tuntasnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *