Pemda Halteng Diminta Tertibkan Pembangunan Rumah di Desa Lukulamo

Reporter : Odhe
Editor : Redaktur

HALTENG, Teropongmalut.com – Pembangunan sebuah pemukiman berupa rumah dan tempat usaha yang aman dan rapi harus memperhatikan Garis Sempadan Bangunan (GSB) yang diatur dalam pasal 13 UU Nomor 28 tahun 2002 tentang bangunan gedung yang memiliki persyaratan jarak bebas yang meliputi GSB dan standarisasi dari Pemerintah dalam mendirikan rumah atau gedung.

Karena standarisasi pemerintah dalam mendirikan bangunan harus memenuhi persyaratan lingkungan bangunan diantaranya larangan pembangunan diluar Garis Sempadan Bangunan atau GSB. Sebab, penjelasan pasal 13 UU diatas GSB memiliki arti sebuah garis yang membatasi jarak bebas minimum dari bidang terluar suatu massa bangunan terhadap batas lahan yang dikuasainya.

Foto Bangunan yang tak ikuti standarisasi pemerintah

Pengertian itu dapat disingkat bahwa GSB adalah batas bangunan yang diperkenankan untuk dibangun. Batasan atau patokan untuk mengukur besar GSB adalah as jalan, tepi sungai, tepi pantai, jalan kereta api dan atau jaringan tegangan tinggi. Sehingga jika rumah berada dipinggir jalan, maka garis sempadan harus diukur dari as jalan sampai bangunan terluar dilahan tanah yang dikuasai.

Ini contoh Bangunan yang patut di Tertibkan

Perihal ini disampaikan mantan Sekjen LSM Gele-Gele Kabupaten Halmahera Tengah, Kemal Swedya kepada media ini Senin, (27/03/2023) usai makan sahur dikediaman Bupati Halteng di jalan Trikora Bukit Loiteglas desa Were Kecamatan Weda. Rumah yang terletak dipinggir jalan, GSB-nya ditentukan berdasarkan fungsi dan kelas jalan. “Untuk pemukiman perumahan standarnya sekitar 3-5 meter,” ujarnya.

Hal ini harus ditindaklanjuti agar lingkungan pemukiman rumah tidak menjadi berantakan. Begitu sebaliknya para penghuni agar tidak seenaknya melakukan pengembangan rumah dengan memaksimalkan lahan yang ada. Banyak pembangunan rumah dan kamar kosan yang melewati atau melanggar GSB sehingga menimpa jalan. Untuk itu, dengan perihal ini diminta perhatian Pemda Halteng agar pembangunan pemukiman masyarakat bisa tertata dengan baik dan rapi,” ajaknya.

Dalam pantauannya lanjut Kemal, ada pembangunan rumah yang terletak dipinggir jalan tepat jembatan penyeberangan desa Lukulamo – Lelilef Woebulen. Kita semua tau bahwa kali atau sungai Kobe sering banjir dan merendamkan pemukiman warga setempat. Jika hal ini tak ditertibkan maka pembangunan meskipun padat tapi tak teratur dengan rapi sehingga terlihat jorok karena warga masyarakat tak mau diatur.

“Jadi pembangunan pemukiman yang sudah terlanjur jorok ini diduga sebagai kesalahan Pemda Halteng juga karen sejauh ini tak memberikan sosialisasi terkait dengan mendirikan bangunan memiliki standarisasi yang mengacu pada aturan yang berlaku,” tutupnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *