Pemerintah Diminta Evaluasi Regulasi UU Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan

Reporter : Odhe

Editor : Redaksi 

HALTENG, Teropongmalut.com – Pemerintah Pusat melalui Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo (Jokowi) dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) diminta mengevaluasi regulasi UU Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan karena dinilai tak sasaran dalam penindakan pokok-pokok Kehutanan.

Buktinya, hubungan antara peraturan dan UU tersebut tak tuntas sepenuhnya mulai dari Lidik, Sidik sampai pada penindakan di serahkan kepada pihak Kehutanan. Untuk itu, rubahlah UU Nomor 41 Tahun 1999 dan turunannya agar Polisi Kehutanan (Polhut) dan SPORC Mandiri tidak bergantung ke Polri.

Jangan menjadikan urusan hutan tetapi yang punya hutan cuman menjadi pelengkap penderita belaka akibat regulasi yang dinilai tak jelas ini. “Hal ini disampaikan salah satu petugas Dinas Kehutanan Pemprov Maluku Utara kepada media Ahad tanggal 10 Desember 2023.

Menurutnya, UU Nomor 41 dan turunannya harus di benahi kembali agar pihak yang memiliki kewenangan hutan tak bergantung pada kepolisian, untuk itu mulai UU Nomor 18 tahun 2013, UU Nomor 5 tahun 1967, UU Nomor 19 tahun 2004 tentang penetapan Perpu 1-2004 tentang perubahan UU Nomor 41 -1999 tentang kehutanan dan juga peraturan pelaksana PP Nomor 24 tahun 2010, PP Nomor 10 tahun 2010, PP Nomor 12 tahun 2010, PP Nomor 35 tahun 2002 tentang dana reboisasi dan PP Nomor 44 tahun 2004 tentang perencanaan kehutanan.

Tak hanya itu lanjutnya sumber ini, PP Nomor 63 tahun 2002, PP Nomor 76 tahun 2008, PP Nomor 6 tahun 2007, PP Nomor 34 tahun 2002, dan PP Nomor 45 tahun 2004 tentang perlindungan hutan. Pemerintah Pusat dan DPR RI diminta mengubah dan mengevaluasi UU Nomor 41 tentang kehutanan dan turunannya agar yang berwenang menangani kehutanan tak bergantung kepada kepolisian,” tukasnya.

Perihal ini harus di tindaklanjuti oleh Pemerintah Pusat dan DPR RI karena terpantau dilapangan sejauh penindakan terhadap pelaku Illegal dalam aktivitas peredaran kayu olahan tanpa dokumen tak pernah tuntas karena kewenangan dalam penanganan masalah,” tandasnya.

IMG-20240406-WA0003
IMG-20240406-WA0008
IMG-20240406-WA0005
IMG-20240408-WA0072(1)
IMG-20240409-WA0018
previous arrow
next arrow
IMG-20240406-WA0052
IMG-20240407-WA0028
IMG-20240406-WA0045
previous arrow
next arrow
SAVE_20240410_210756
SAVE_20240410_210756
previous arrow
next arrow

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *