Tidore, Teropong Malut – Kota Tidore Kepulauan (Tikep) yang dinakhodai, Ali Ibrahim dan Muhammad Senen, dinilai oleh Pemerintah Pusat kurang Inovatif, melalui berita acara hasil penilaian mandiri dan validasi indeks inovasi daerah, oleh tim penjamin mutu daerah sejak 12 November 2021.
Perolehan predikat daerah kurang Inovatif ini diumumkan melalui hasil penilaian yang dituangkan dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang indeks daerah provinsi, kabupaten, dan kota 2021 menunjukkan, Tikep tertinggal jauh dibanding beberapa kota tetangganya.
Bahkan, dijumpai kota Tikep berada pada urutan 86 dari 93 kota se-Indonesia dengan skor indeks penilaian sebesar 10,60. Lantaran Hal itulah kemudian membuat Kota Tidore disematkan kedalam katagori daerah kurang inovatif.
Sementara untuk tetangganya Kota Ternate dan Kabupaten Kepulauan Morotai, diumumkan oleh Kemendagri memperoleh predikat kategori Inovatif.
Kepulauan Morotai diketahui bertengger pada urutan 20 se-Indonesia lalu disusul oleh Kota Ternate di urutan 46 dengan skor indeks nilai 48,36.
Seturut dengan dibongkarnya fakta ini. Pemkot Tidore lantas mendapat sorotan oleh Ketua Kaderisasi Dewan Pemimpin Wilayah (DPW) Barikade 98 Propinsi Maluku Utara, Andre Sudin.
Sudin mengakui, dia prihatin dengan predikat yang diperoleh oleh Tikep, padahal setahu-nya, sekarang ini tidak sedikit daerah lain telah melakukan berbagai terobosan kreatif untuk mengejar Pendapatan Asli Daerah termasuk berinovasi dalam memberikan pelayanan publik agar lebih baik.
“Pemkot Tikep harus berbenah diri, Apalagi Ali Ibrahim, mau mencalonkan diri menjadi gubernur Malut, dirinya harus mengeluarkan Tikep dari ketertinggalan,” Ungkapnya ketika diwawancarai oleh Teropong Malut, Minggu, (19/6/22).
Lantas dengan adanya fakta yang dibeberkan oleh Kemendagri tersebut Iapun turut menaruh kecurigaan kendala keberhasilan pemda Tikep kedepanya akan semakin terpuruk.
Ia menduga, kedua pimpinan tersebut masih lemah pada leadership, kemampuan kepala daerah dalam melakukan terobosan, dan inovasi untuk mensejahterakan masyarakat, patut dipertanyakan oleh masyarakat Tidore.
Di samping itu, Sudin juga menyinggung belum memadainya infrastruktur penunjang penyelenggaraan Sail Tidore, kendatipun dikabarkan tinggal menghitung hari untuk diselanggarakan.
Menurutnya, hal ini ada tarikannya dengan penilaian dilakukan Kemendagri akhir ini terhadap kota Tidore Kepulauan, sehingga menurunnya kepercayaan pemerintah pusat ke pemda Tikep yang bisa menghambat terlaksananya agenda Sail Tidore.
” Belum memadai Infrastruktur Sail ini, bisa saja bersinggungan dengan penilaian Kemendagri,” Pungkasnya. (Amat)
