Ternate, 02 September 2024 – Sebuah proyek pengelolaan dan pengembangan sistem drainase di Kecamatan Ternate Utara, Kelurahan Tubo, Kota Ternate, yang dikerjakan oleh CV. Dwi Tolire Pratama dengan anggaran sebesar Rp 678.999.999,99 dari dana APBN Tahun Anggaran 2023, kini terindikasi bermasalah. Proyek yang telah selesai dikerjakan ini tidak hanya memicu tanda tanya mengenai transparansi dan pelaksanaan proyek, tetapi juga tentang kualitas hasil kerjanya yang dinilai tidak sebanding dengan besarnya anggaran.
Proyek tersebut, yang diklaim telah diselesaikan dalam jangka waktu 120 hari atau empat bulan, ternyata tidak pernah diketahui oleh Lurah Kelurahan Tubo, Ruswita Soleman. Dalam wawancara dengan media, Ibu Ruswita menegaskan bahwa tidak ada laporan atau pemberitahuan resmi yang diterima olehnya terkait proyek ini. “Sampai proyek itu selesai, tidak ada yang datang memberitahukan terkait proyek tersebut,” ungkapnya dengan nada heran.
Tidak hanya Lurah, Pak RT 03 yang wilayahnya menjadi lokasi proyek juga mengungkapkan ketidaktahuannya. “Saya tidak tahu proyek ini siapa yang pegang atau kontraktor siapa. Sampai sekarang mereka juga tidak ada laporan yang masuk,” ujarnya tegas.
Kondisi proyek tersebut semakin dipertanyakan mengingat kondisi jalan dan drainase yang dibangun sudah mengalami kerusakan meski baru beberapa bulan selesai dikerjakan. Menurut pantauan di lapangan, kualitas hasil pekerjaan tidak sesuai dengan anggaran yang telah dikeluarkan, dengan panjang drainase yang dibangun mencapai lebih dari 200 meter.
Lurah Tubo, Ruswita Soleman, juga menyoroti perbedaan dengan proyek lain yang dilaksanakan di wilayahnya. “Ada proyek dari PRKIM Provinsi yang dilaksanakan di RT 5 dan RT 8. Mereka datang melapor dan memasukkan surat dengan resmi,” ungkapnya, membandingkan transparansi proyek tersebut dengan proyek drainase yang dipertanyakan.
Temuan ini menimbulkan kecurigaan bahwa proyek tersebut mungkin telah dilaksanakan tanpa prosedur yang benar, atau bahkan terindikasi adanya penyimpangan anggaran. Dengan kondisi ini, masyarakat meminta agar pihak berwenang segera melakukan audit dan investigasi mendalam terkait pelaksanaan proyek tersebut, serta memastikan bahwa anggaran negara digunakan sesuai dengan peruntukannya.
Penelusuran Lebih Lanjut Diperlukan
Kasus ini membuka pertanyaan besar terkait pengawasan dan transparansi dalam pelaksanaan proyek infrastruktur di Kota Ternate. Apakah ada kemungkinan proyek ini sengaja dilaksanakan secara tertutup tanpa koordinasi dengan pihak-pihak terkait di tingkat kelurahan? Atau ada faktor lain yang membuat proyek ini tidak sesuai dengan spesifikasi yang diharapkan?
Investigasi lebih lanjut oleh pihak berwenang sangat diperlukan untuk memastikan bahwa tidak ada pelanggaran hukum atau penyimpangan anggaran dalam proyek ini. Masyarakat juga berharap agar pemerintah Kota Ternate dapat lebih transparan dalam melaksanakan setiap proyek pembangunan, serta melibatkan aparatur setempat untuk memastikan bahwa hasilnya bermanfaat bagi warga sekitar. (Agis)
