Proyek Jalan Obi Bermasalah Diduga Akibat Pokja ULP Menangkan Kontraktor yang Tak Punya Alat di Lapangan 

Ternate-TeropongMalut.com, Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Maluku Utara menyebut salah satu persoalan yang menghambat progres pekerjaan jalan hotmix sepanjang 5 kilo meter dengan 3 jembatan di Pulau Obi Kabupaten Halmahera Selatan adalah karena kontraktor yang dimenangkan oleh Pokja ULP Pemprov Malut adalah kontraktor yang sejatinya tidak memiliki alat di lokasi pekerjaan. Demikian dijelaskan Ketua Komisi III DPRD Provinsi Malut Rusihan Djafar, kepada TeropongMalut.com di Kota Ternate Kamis 2 November 2023.

Rusihan mengisahkan saat Komisi III turun ke Pulau Obi untuk mengecek progres pekerjaan di lapangan ternyata menemukan fakta yang mencengangkan bahwa material dan alat untuk pekerjaan jalan belum ada di lapangan hingga saat ini.

“Jadi pekerjaan di lapangan hanya pekerjaan minor saja seperti pembersihan jalan, pekerjaan fondasi jembatan dan pembersihan jalan yang progresnya kecil saja. Itu pun pekerjaan 3 jembatan hanya dikerjakan oleh 8 orang, akibatnya jembatan lama yang telah dibongkar menyebabkan akses warga terhadap jembatan itu menjadi terhambat. Akibatnya warga Obi semakin marah dan melakukan aksi unjuk rasa baik di Obi, di Kantor Bupati Halsel di Bacan dan di DPRD Provinsi,” jelas Rusihan.

Padahal proyek Multi Years yang di kerjakan oleh PT Addis Pratama Persada itu telah mencairkan anggaran 22,2% dari nilai Proyek senilai Rp 27 Miliar atau anggaran yang telah dicairkan adalah senilai Rp 5,6 miliar. Namun pekerjaan di lapangan baru mencapai 25% dengan begitu maka deviasi atau devisit atas pekerjaan jalan dan jembatan itu sebesar 60 %.

Atas persoalan itu Komisi III DPRD Provinsi Maluku Utara memberikan waktu kepada rekanan untuk meningkatkan progres pekerjaan itu dengan cara bekerja sama dengan pihak lain yang memiliki alat dan AMP untuk mempercepat pekerjaan. Hal itu sebagaimana tertuang dalam 4 poin kesepakatan RDP antara Komisi III DPRD Provinsi Malut, Dinas PUPR Provinsi Malut, dan rekanan (PT Addis Pratama Persada).

Adapun 4 Poin Kesepakatan RDP adalah:

1. Diberikan kesempatan kepada PT Addis Pratama Persada selaku pelaksana pekerjaan pembangunan jalan dan jembatan ruas Laiwui-Jikotamo-Anggai selama 21 hari kedepan.

2. Bahwa dalam waktu 10 hari kedepan sudah dilakukan kesepakatan serta MoU dengan pihak lainnya yang memiliki peralatan pendukung pekerjaan (AMP) serta pihak tersebut bersedia melaksanakan pekerjaan dimaksud.

3. Apalagi dalam waktu selama 10 hari tidak ada kesepakatan dengan pihak lainnya, maka dimintakan kepada pejabat pembuat komitmen (PPK) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Maluku Utara melakukan SCM III dan mengambil langkah-langkah lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.

4. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Maluku Utara belum dapat melakukan pencarian anggaran selama progres pekerjaan belum memenuhi syarat.

Empat poin kesepakatan RDP antara Komisi III DPRD Provinsi Maluku Utara dengan Dinas PUPR Provinsi Maluku Utara dan kontraktor itu ditandatangani oleh Daud Ismail, ST, selaku Kepala Dinas PUPR Provinsi Malut, Sulik Yaya, Sekretaris BPKAD, Sulvana Andili, Kabid Perbendaharaan BPKAD, Moh Rizal Usman, PPK Dinas PUPR, Mursidin Arsy, Kuasa Direktur PT Addis Pratama Persada, dan Nurcholis, staf Teknis PT Pilar Pusaka Inti. 

Empat poin kesepakatan RDP itu lanjut Rusihan, merupakan bentuk toleransi terakhir terhadap rekanan atas devisit pekerjaan yang begitu besar. Jika itu tidak dilakukan oleh rekanan maka dengan sangat terpaksa SCM III berlaku maka otomatis kontrak atas pekerjaan itu diputus.

“Warga di Pulau Obi sangat mengharapkan dan menantikan hadirnya jalan itu. Dan pemerintah provinsi Malut dan DPRD Provinsi Malut sudah menganggarkan pembangunan jalan itu tiba-tiba ditengah jalan pekerjaan macet dan jalan di tempat maka sesungguhnya sangat mengecewakan harapan masyarakat Obi,” sesal politikus Partai Perindo itu.

“Persoalan keterlambatan progres pekerjaan ini terjadi karena Pokja memenangkan rekanan yang sesungguhnya tidak memiliki peralatan di lokasi pekerjaan. Hal ini tidak sesuai dengan persyaratan yang diajukan pada saat ikut lelang,” kesal Rusihan. (Tim/red)

IMG-20240406-WA0003
IMG-20240406-WA0008
IMG-20240406-WA0005
IMG-20240408-WA0072(1)
IMG-20240409-WA0018
previous arrow
next arrow
IMG-20240406-WA0052
IMG-20240407-WA0028
IMG-20240406-WA0045
previous arrow
next arrow
SAVE_20240410_210756
SAVE_20240410_210756
previous arrow
next arrow

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *