Rampok Warga 9 Kabupaten/Kota dan Warga Lainnya Diminta Dihentikan

Exif_JPEG_420

Penulis : Odhe
Editor : Redaksi

HALTENG, Teropongmalut.comMeskipun Penjabat (Pj) Bupati Halteng Ir Ikram Malan Sangadji sudah menyampaikan kepada Kemendagri untuk memperbaiki Adminduk Kabupaten Halmahera Tengah di Jakarta dengan resmi pada pelaksanaan Rapat Koordinasi Penjabat Daerah tanggal 9 Juni 2023 lalu untuk menjadi bahan evaluasi.

Dugaan kebijakan mewajibkan pencaker menggunakan KTP Halteng sama halnya mempraktek perampokan warga 9 kabupaten/kota di Provinsi Maluku Utara dan warga Provinsi Maluku dan Sulawesi,” ujar warga kepada media ini.

Menurut warga yang enggan identitasnya tak disebutkan ini bahwa kebijakan yang mengharuskan bagi pencaker menggunakan KTP Halteng baru diterima lalu bekerja merupakan sikap praktek perampokan warga diluar Kabupaten/Kota. Hal ini terbukti bahwa Kabupaten/Kota khususnya di Provinsi Maluku Utara saja sudah mengeluhkan hal ini karena keluarnya warga di 9 Kabupaten/Kota sangat meningkat.

Untuk itu, ditindaklanjuti oleh Pj Bupati Halteng Ir Ikram Malan Sangadji dan sudah menyampaikan perihal tersebut pada Rakor Pimda di Jakarta pada tanggal 9 Juni 2023 lalu.

Meski demikian, dilapangan masih nampak terlihat puluhan warga pencaker yang melakukan pengurusan KTP untuk melamar pekerjaan pada perusahaan uji nyali yang bercokol di Lelilef Kecamatan Weda Tengah Kabupaten Halmahera Tengah Provinsi Maluku Utara,” jelas warga ini.

Tak hanya itu lanjut Husen, dihadapan Kemendagri saat itu, Pj Bupati Halteng juga menegaskan bahwa dengan kebijakannya pada tanggal 5 Juli 2023 nanti Pemkab Halteng melalui Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) tak lagi menerbitkan KTP bagi warga pencari kerja (pencaker) karena hal ini sama halnya Pemerintah telah merugikan masyarakat terutama warga pencari kerja.

Sayangnya, hingga kini Disdukcapil Pemkab Halteng diduga masih menerbitkan KTP bagi warga pencari kerja. Pasalnya, sampai tanggal 6 Juli 2023 masih nampak ratusan warga pencari kerja mengantri di depan kantor Dukcapil Pemkab Halteng guna memperoleh pelayanan administrasi KTP, KK dan administrasi lainnya. Sehingga masyarakat kembali mempertanyakan pernyataannya Pj Bupati yang konon katanya tanggal 5 Juli 2023 Pj Bupati Halteng dengan kebijakannya meniadakan penerbitan KTP.

Jika benar Dukcapil Pemkab Halteng masih menerbitkan KTP bagi warga pencaker, maka sesungguhnya pernyataan Pj Bupati Halteng Ir Ikram Malan Sangadji tak direspon. Itu sama halnya ibarat garam buang dilaut,” paparnya.

Terpisah, Pj Bupati Halteng, Ikram M Sangadji saat ditemui Kamis, tanggal 6 Juli 2023 pagi tadi di kediamannya di jalan Trikora Bukit Loiteglas desa Loiteglas Kecamatan Weda mengaku sejak tanggal 5 Juli 2023 kemarin semua pelayanan penerbitan KTP bagi pelamar kerja (pencaker) sudah ditiadakan.

“Bagi pencaker tak lagi harus menggunakan KTP Halteng, karena e-KTP diterbitkan secara nasional dan berlaku di daerah mana saja, jadi Dukcapil sudah tidak bisa menerbitkan KTP bagi pencaker,” tegas Bupati saat ditemui pagi tadi.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *