Ribuan Karyawan PT. IWIP Rayakan HUT Kelima Diatas Kerusakan Lingkungan

Reporter : Odhe
Editor : Redaksi

HALTENG, Teropongmalut.com – Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kabupaten Halmahera Tengah Provinsi Maluku Utara, Wahab Nurdin angkat bicara atas kerusakan lingkungan di beberapa mata air sungai yang kini dicemari oleh aktivitas pertambangan di kawasan Industri. Anehnya sejumlah petinggi dan ribuan karyawan merayakan HUT ke 5 diatas kerusakan lingkungan.

Ekspansi kawasan yang dilakukan PT. IWIP telah mengubah bentang desa dan kawasan di sekitarnya, termasuk kualitas air sungai dan air laut yang kini tercemar. Sejumlah air sungai di desa lingkar tambang bahkan tertimbun hingga tak lagi mengalir ke laut.

Sungai Sagea dan sumber mata air Boki Maruru di Desa Sagea ikut tercemar akibat material tanah dari kerukan tambang yang mengakibatkan kerusakan lingkungan yang parah, air, sungai dan udara yang tercemar.

“Sungai-sungai besar di Teluk Weda seperti Sungai Kobe dan Sungai Sagea kini tercemar akibat dari operasi sejumlah perusahaan pertambangan nikel, yang semuanya terintegrasi dengan PT. IWIP,” jelas Wahab Nurdin kepada media ini Sabtu tanggal 02 September 2023 sore tadi.

Desa Sagea baginya bukan sekedar tempat tinggal, namun bagian dari identitas karena di sana para leluhurnya hidup dan tinggal dari generasi ke generasi. Yang hidup tinggal di sana dan yang meninggal pun dikubur di Sagea. Kami bersyukur lahir dan dibesarkan di negeri yang sungai dan mata air yang mengalir sepanjang tahun.

Tanahnya subur dan menumbuhkan beragam tanaman endemik. Telaga dan lautnya menyediakan protein kehidupan. Salah satu keindahan yang dimiliki Sagea adalah telaga. Daya tampung dan daya dukung Sungai Sagea dan sungai-sungai lain di lingkar kawasan industri PT. IWIP telah terlampaui.

“Sebenarnya, pengembangan kawasan industri nikel di Halmahera Tengah juga harus sejalan dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang dirumuskan oleh pemerintah daerah. Bayangkan izin nikel seluas 180.587 hektar justru berada di Hutan Lindung dan Hutan Produksi,” terangnya.

Kondisi itu berdampak pada memburuknya situasi di Halmahera dan pulau-pulau kecil sekitarnya dengan total kerusakan hutan di dalam konsesi pertambangan nikel dari tahun 2017 hingga tahun 2021 sebesar 7.565 hektare.

Diproyeksikan kerusakan hutan, ujar Wahab, akan semakin parah hingga mencapai 157 ribu hektare kedepannya dari ulah pertambangan nikel ini. Belum lagi banyak tumpang tindih perizinan pertambangan nikel dengan konsesi HPH, HTI, dan kebun. Dengan begitu, tidak heran jika kinerja buruk tata kelola sumber daya alam sebagai eksklusifitas tambang dalam kawasan hutan.

“Hal itu menunjukan lemahnya implementasi transparansi sumber daya alam dalam tata kelola perizinan tambang sebagai potret asimetris informasi,” lanjutnya.

Terlepas dari itu, dia juga menambahkan, terkait dengan Deforestasi menjadi suatu hal yang terlambat untuk dicegah karena pihak perusahaan sudah memiliki hak atas lahan-lahan yang mulanya hutan dari masyarakat yang menjual lahan mereka.

Oleh karena itu, langkah yang harus dilakukan lebih pada pencegahan dan perbaikan kualitas lingkungan seperti mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi resiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi resiko.

Pihak pemerintah baik Pusat, Provinsi maupun Daerah dan Perusahaan terdekat  harus membuat drainase tanpa harus mengganggu aliran sungai yang sudah ada dan di konsumsi oleh masyarakat. Maka perbaikan hulu harus segera di lakukan,” harapnya.

Kita juga harus melakukan  Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) sebab itu merupakan salah satu Instrumen pencegahan terhadap pencemaran lingkungan hidup (Pasal 14, Undang-Undang N0 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup).

“Sebagai tambahan” jika pihak perusahaan membuat drainase sendiri untuk membuang limbah OR misalnya dengan drainase pipa dan tetap di buang ke laut maka akan menjadi percuma, karena sebagai contoh yang terjadi di sungai todoku (Kawasi) Indek Pencemaran Nikelnya hingga 9 mg/per liter yang jika merujuk pada Batas Ambang Pencemaran dari KLH di angka 0.5 mg/liter.

Salah satu solusinya adalah membuat bendungan penampungan limbah di hulu untuk proses pengendapan sehingga limbah tersebut tidak mengganggu ekosistem laut maupun Daerah Aliran Sungai (DAS),” tuntasnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *