Jakarta, TeropongMalut – Indonesia mengirimkan sembilan inovasi pelayanan publik terbaiknya untuk berkompetisi di ajang United Nations Public Service Awards (UNPSA) 2026. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) telah menyelesaikan final review dan mengirimkan proposal inovasi tersebut sebelum tenggat waktu 31 Maret 2025.
Asisten Deputi Koordinasi dan Fasilitasi Pengembangan Strategi Praktik Terbaik Pelayanan Publik Kementerian PANRB, Ajib Rakhmawanto, menjelaskan kesembilan inovasi tersebut telah melalui proses seleksi ketat dan dinilai unggul dalam hal kebaruan, ide, dampak, dan adaptabilitas. Kementerian PANRB telah memberikan pendampingan penyusunan proposal, termasuk penerjemahan ke Bahasa Inggris dan proofreading, sejak Februari 2025.
Keputusan untuk mendaftarkan inovasi pada 21 Maret, sebelum Hari Raya Nyepi dan Idul Fitri, diambil untuk memastikan proses pendaftaran selesai tepat waktu. Ajib menekankan bahwa partisipasi Indonesia di UNPSA bukan hanya sekadar ajang penghargaan, melainkan juga sebagai dorongan untuk terus meningkatkan kualitas dan dampak inovasi dalam perbaikan pelayanan publik, sejalan dengan program Asta Cita dan tujuan mewujudkan pelayanan publik berkelas dunia.
Indonesia telah aktif berpartisipasi dalam UNPSA sejak 2014, memberikan pendampingan kepada 208 inovasi dan meraih enam penghargaan. Penghargaan terakhir diraih pada 2024 untuk dua inovasi: Sistem Informasi Data Indeks Kerentanan (SIDIK) dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta SAN PIISAN (Sayangi Dampingi Ibu dan Anak Kota Semarang) dari Kota Semarang.
Ajib berharap kesembilan inovasi yang didaftarkan tahun ini dapat memenuhi persyaratan UNPSA dan kembali mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada tim pendamping dan penerjemah yang telah berkontribusi dalam proses penyusunan proposal.
Berikut daftar inovasi yang didaftarkan pada UNPSA 2026:
Kategori Delivering Inclusive and Equitable Services to Leave No One Behind:
1. KAMI SETARA (Kampus Inklusif Semua Tak Berjarak) – Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi
2. JARIK MA’SITI (Belajar Menarik Bersama Siswa Istimewa) – Pemerintah Kota Malang
3. Unit Pelayanan Teknis Pusat Layanan Disabilitas dan Pendidikan Inklusif – Pemerintah Kota Surakarta
4. Pasar Digital Usaha Mikro Kecil dan Menengah (PaDi UMKM), dari BUMN untuk UMKM Indonesia – Kementerian BUMN
Kategori Gender-Responsive Public Services:
1. Strategi Pencegahan Perkawinan Anak (SIPPEKA) – Pemerintah Kabupaten Bone
2. Berdaya Srikandi oleh Srikandi – Pemerintah Kota Parepare
Kategori Transparent and Accountable Public Institutions to Achieve the SDGs:
1. Sistem Registri Nasional Pengendalian Perubahan Iklim – Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup
2. Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) – Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
Kategori Participation and Public Engagement for Inclusive Decision-Making:
1. Laboratorium Inovasi – Lembaga Administrasi Negara
(TS)
