Halteng-TeropongMalut.com, Perusahaan tambang seperti drakula penghisap darah, yang datang menyedot ekonomi Maluku Utara, dari daging-dagin perekonomian meninggalkan limbah industri yang akan menyerang derita rakyat Maluku Utara, tegas Djainuddin Abdullah Salah satu tokoh Pemekaran Provinsi dan Mantan Wakil Ketua DPRD Halmahera Barat, menyampaikan keresahannya ditengah pertumbuhan ekonomi Maluku Utara yang tidak mensejahterakan masyarakat.
Lebih lanjut Udin panggilan akrab Djainuddin, menegaskan bawah pemilik saham sesungguhnya sumberdaya alam di Maluku Utara adalah masyarakat Maluku Utara, menjadi ironi jika pemegang saham ekonomi Maluku Utara justru miskin di atas limpahan Sumberdaya Alam, tentu ada yang salah dalam pengelolaan tambang di Maluku Utara.
Arsad Sadiki Sangadji, aktivis pejuang Provinsi jebolan HMI Ambon yang juga mantan anggota DPRD Halmahera Selatan, menegaskan investasi dibelahan dunia mana pun, pelibatan pelaku usaha dalam turunan bisnis industri besar selalu melibatkan pelaku usaha lokal, bukan membiarkan pelaku usaha lokal tersingkirkan dari kemegahan industri tambang.
Caken sapaan akrab menuntut kepada DPRD agar segera menerbitkan Peraturan Daerah yang mengatur perlindungan Usaha Mikro dan Kecil di Maluku Utara yang menjadi mitra utama dari industri tambang, jangan biarkan orang luar Maluku Utara menari nari diatas kekayaan alam Maluku Utara.
PT IWIP selama ini memasok kebutuhan bahan pangan dari luar Maluku Utara, baik dari Surabaya, Makassar dan Manado, sedangkan petani lokal di Halmahera Tengah harus membawa produk hasil pertanian untuk jual ke Ternate walau industrinya ada di Weda tegas Mujmin aktivis yang juga fungsionaris PKB Halmahera Tengah.
Problem yang di hadapi petani tidak ada supplier lokal yang dapat menjamin hasil pertanian perikanan dan peternakan, sehingga produk-produk yang dihasilkan tidak bisa di pasarkan di dalam industri.
Fakta dalam bulan Februari akan ada produksi buah Semangka sekitar 10 Ton, Melon dan produk lainnya petani kesulitan mencari pasar.
“Supplier dari luar lebih memprioritaskan produk dari luar, sedangkan supplier anak-anak Maluku Utara justru tidak mendapat tepat di PT IWIP,” tegas Mujmin. (Tim/red)
