Tak Bayar CSR, Pemkab Halut didesak hentikan Perusahaan Penambang Pasir di Desa Mamuya

  • Share

Halut-Teropongmalut.com-Jaringan Pemuda Peduli Desa Mamuya dan Gerakan Mahasiswa Peduli Rakyat Halamahera Utara (JPPDM-GEMPUR), pada Senin, (20/12/2021) mendatangi Kantor Bupati Halmahera Utara menggelar aksi unjuk rasa mendesak Pemkab Halut dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup (DLH) untuk meninjau lokasi tambang pasir di Desa Mamuya Kecamatan Galela sekaligus menertibkan para pelaku usaha tambang pasir yang tidak memberikan dampak kesehjatraan terhadap warga.

Masa aksi yang menamakan diri Jaringan Pemuda Peduli Desa Mamuya dan Gerakan Mahasiswa Peduli Rakyat Halmahera Utara (JPPDM-GEMPUR) ini menilai bahwa proses penambangan pasir yang kurang lebih 20 tahun lamaya ini terkesan tidak memberi dampak positif sama sekali terhadap warga setempat.

Oleh karena itu mereka meminta agar para pelaku usaha penambangan pasir yang ada di desa segera dihentikan karena sama sekali tidak ada dampak yang baik terhadap warga desa Mamuya.

Aksi unjuk rasa yang diawali di Desa Mamuya pada pukul 10.00 WIT itu berlanjut ke Kantor Bupati Halut mendesak Bupati Ir. Frans Manery, untuk memberikan saknsi administrasi terhadap para pelaku-pelaku usaha yang tidak patut terhadap aturan yang berlaku dan bila perlu Bupati Ir. Frans Manery mencabut Ijin Usaha Penambangan karena dari sekian banyak aktivitas pelaku usaha penambangan pasir tersebut sama sekali tidak memberi dampak yang baik terhadap warga setempat.

Koordinatir lapangan Samsul Parasaja dalam orasinya menilai kegiatan penambangan pasir yang kurang lebih 20 tahun oleh PT dan CV seperti PT. NHM, CV. STEBER dan CV. ORION JAYA secara jelas tidak memberi dampak baik terhadap warga setempat.

Samsul, menjelaskan bahwa sangat disayangkan hasil alam sebanyak itu masyarakat tidak mendapatkan kepastian faedah. Sebab Tiga perusahaan yang beroperasi sama sekali tidak menjamin kesejahtraan ekonomi, pendidikan, kesehatan dan sosial masyarakat setempat.

Oleh karena itu sebagai Masyarakat Desa Mamuya kami menuntut Pemkab Halut sebagai berikut.

1. Jadikan Desa Mamuya sebagai Desa binaan PT. NHM.
2. Pemkab Halut segera menuntaskan masalah abrasi di jalur lahar dingin Desa Mamuya.
3. Pemkab Halut segera mengubah PERDA tentang upah buruh untuk dinaikan.
4. Mendesak kepada badan lingkungan hidup (BLH) agar segera turun memeriksa PT dan CV terkait galian C dan manajemen perusahan.
5. Apabila tuntutan diatas tidak di indahkan maka kami akan terus memboikot seluruh material sampai batas yang tidak di tentukan.

Sementara Safrin Silim salah satu masa aksi dalam orasinya mengatakan terkait 3 perusahan yang melakukan aktifitas yang dengan sekian lama itu tidak pernah memberikan Corporate Social Responsibility (CSR).

Sementara CSR itu sendiri merupakan bagian dari tanggung jawab perusahaan secara sosial terhadap pemangku kepentingan dan masyarakat luas sebagai bentuk perhatian perusahaan dalam rangka meningkatkan kesehjatraan dan berdampak positif bagi lingkungan.

Namun faktanya hingga saat ini ke 3 perusahaan tersebut secara jelas telah menghindari kewajiban mereka untuk membayar dana CSR. “Maka dengan ini kami meminta Pemkab Halut untuk memanggil ke 3 perusahaan nakal tersebut untuk diperiksa,” desak Safrin.

Terpisah, asisten III Yudihart Noya mewakili Pemkab Halut mengajak para masa aksi masuk untuk dilakukan audens di ruang meeting infokom.

Dalam rapat dengar pendapat berlangsung Pemkab Halut melalui asisten III Yudihart Noya yang membidangi bidang pembangunan itu menjelaskan bahwa pihaknya akan menindak lanjuti apa yang teman-teman sampaikan hari ini.

Yudihart bilang kami akan bahas bersama Bupati terkait tuntutan yang teman-teman keluhkan ini.

Turut hadir dalam rapat dengar pendapat Kadis Humas Decky Tawaris serta Kepala Kesbangpol Nelson Syatapi. (Ikwan/red)

  • Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *