Jakarta, TeropongMalut – Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Wamendes PDT) Ahmad Riza Patria menerima audiensi Bupati Buru Selatan, La Hamidi, di ruang kerjanya, Rabu (23/4/2025). La Hamidi didampingi Wakil Bupati Gerson Elieser Selsily untuk menyampaikan sejumlah usulan program prioritas dan tantangan pembangunan di Kabupaten Buru Selatan.
Bupati La Hamidi memaparkan potensi sumber daya alam unggulan Buru Selatan, antara lain kelapa, kentang, kopra, dan perikanan, yang layak untuk diekspor. “Oleh karena itu, kami berkoordinasi dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDT) karena melihat adanya program Desa Ekspor, yang sejalan dengan rencana ekspor potensi daerah kami,” ujar La Hamidi.
Ia juga menyampaikan sejumlah tantangan, seperti keterbatasan akses internet di beberapa desa dan ketergantungan pada transportasi laut di sejumlah wilayah. Buru Selatan juga memiliki potensi wisata yang menjanjikan, termasuk Pantai Air Babunyi (populer di Maluku), Pantai Labraha, Pantai Wali, Pantai Desa Simi, Pantai Merah Putih, Pantai Fatmite, Air Terjun Modanmohe, Air Terjun Waetina, Desa Ulima, dan Desa Wisata Waenetat. La Hamidi berharap Kemendes PDT dapat berkolaborasi dalam pengembangan potensi wisata tersebut.
Wamendes Ariza menyatakan kesiapan Kemendes PDT untuk mendukung pembangunan desa di Buru Selatan, khususnya untuk meningkatkan status desa tertinggal menjadi desa maju dan mandiri. “Pemerintah Daerah Buru Selatan perlu segera menginventarisasi potensi unggulan, seperti kopra, kelapa, dan perikanan, serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi,” kata mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta ini.
Kemendes PDT akan membantu mencarikan investor atau pihak lain yang tertarik berinvestasi di sektor-sektor tersebut. Dukungan juga akan diberikan untuk mengatasi kendala infrastruktur, seperti akses listrik dan internet, melalui kerjasama dengan pihak swasta.
Pemerintah Daerah Buru Selatan didorong untuk proaktif berkoordinasi dengan kementerian/lembaga lain yang memiliki program pembangunan terkait. Contohnya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk mengatasi masalah infrastruktur jalan.
“Kemendes PDT saat ini tengah mengkonsolidasikan program kementerian/lembaga terkait pembangunan desa agar terjadi sinergi,” tambah mantan Anggota DPR RI ini. Selain kementerian/lembaga, Kemendes PDT juga akan melibatkan pihak ketiga, seperti perusahaan melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) dan lembaga donor untuk pengadaan dana hibah bagi masyarakat desa.
Wamendes Ariza menyarankan Bupati Buru Selatan untuk berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan guna memaksimalkan fungsi anggaran pasca-efisiensi berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025. (TS)
