Tingkatkan Minat Baca Siswa dan Masyarakat, DPRD Kota Ternate Inisiasi Perda Gerakan literasi

  • Share

Ternate-TeropongMalut.com, Anggota Komisi III DPRD Kota Ternate Nurlela Syarif, mengungkapkan untuk mendorong peningkatan mutu pendidikan di Provinsi Maluku Utara pada umumnya dan Kota Ternate pada khususnya harus ada regulasi khusus yang mengatur soal itu.

Untuk itu pihaknya mengambil inisiatif menggunakan fungsi legislasinya untuk membuat peraturan daerah (Perda) tentang gerakan literasi di Kota Ternate. Demikian dijelaskan Nurlela Syarif, pada saat menjadi pembicara pada diskusi publik yang digelar media online TeropongMalut.com bekerja sama dengan FKIP UNKHAIR Ternate pada Kamis (30/09) di Aula Mini FKIP.

“Sekolah, keluarga dan masyarakat harus ditingkatkan budaya literasinya, untuk mengarah ke sana harus ada regulasi yang mengatur itu,” jelas Nurlela Syarif.

Ketika Kota Ternate mengkampanyekan gerakan literasi kata Lela, sapaan akrab Nurlela, dia langsung diundang oleh Asisten Deputi Literasi dibawa Kemenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) untuk bicara soal teknis perda literasi dan saat ini sedang disiapkan peta jalan pembudayaan literasi.

“Perda literasi penting untuk dilahirkan karena index pembangunan manusia khususnya di Kota Ternate mengalami perlambatan. Salah satu indikatornya adalah minat baca dan literasi masih dibawa rata-rata,” jelas Lela.

Foto: Bersama setelah selesai diskusi publik bersama para Narasumber, Panitia dan peserta. (TeropongMalut.com)

Fenomena dan realita yang terjadi di Kota Ternate, lanjut Lela, realitasnya adalah kita lihat saja bagaimana sekolah-sekolah di Kota Ternate apakah membudayakan membaca buku 15 menit sebelum belajar dan membaca buku 15 menit setelah selesai pembelajaran hampir tidak nampak.

“Jadi harus ada gerakan literasi di sekolah, minat baca kita sangat kurang. Yang menarik adalah kalau kita amati kondisi perpustakaan kita atau kondisi ruang baca kita di sekolah saja, perpustakaan itu selalu berada di tempat paling belakang, so bagitu menyeramkan, anak-anak mau pigi juga terkesan manakutkan,” sesalnya.

Menurut Lela, pihak mencoba melakukan perbandingan dengan beberapa wilayah di Indonesia seperti Magetan, dan Kalimantan Selatan, semua dimulai dari kebijakan top down, pemerintah sebagai eksekutor melihat program literasi sebagai penunjang mutu dan kualitas generasi kedepannya menjadi prioritas pembangunan SDM.

Pemerintah menurut Nurlela Syarif, terlalu berkutat pada hal yang bersifat infrastruktur, dan kurang memperhatikan peningkatan kapasitas SDM guru maupun siswa. Untuk infrastruktur pendidikan Kota Ternate Alhamdulillah 90% sudah baik.

“Perda literasi didorong untuk dibuat dan disahkan agar pemerintah kota Ternate mengarahkan kebijakannya untuk meningkatkan SDM sebagaimana tujuan pendidikan itu sendiri,” pungkas Lela. (Tim/red)

  • Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *