TERNATE – Sikap dosen bernama Pak Rais di Universitas Muhammadiyah Ternate menuai kritik keras dari orang tua mahasiswa setelah sejumlah peserta Ujian Akhir Semester (UAS) dinyatakan tidak dapat mengikuti ujian hanya karena tidak memiliki laptop pribadi. Kebijakan tersebut dinilai mencederai prinsip keadilan dan mengabaikan hak dasar mahasiswa dalam proses evaluasi akademik.
Orang tua menilai alasan ketiadaan laptop tidak dapat dibenarkan sebagai dasar menggugurkan hak mahasiswa mengikuti UAS, terlebih di tengah kondisi ekonomi mahasiswa yang beragam. Pendidikan tinggi, menurut mereka, seharusnya menjamin akses yang setara, bukan justru menutup ruang belajar dengan kebijakan yang bersifat administratif dan kaku.
Dalam praktik akademik saat ini, berbagai alternatif memungkinkan mahasiswa tetap mengikuti ujian tanpa harus memiliki laptop sendiri. Mulai dari penggunaan fasilitas kampus seperti laboratorium komputer dan perpustakaan, peminjaman perangkat, hingga pelaksanaan ujian berbasis gawai pintar yang telah diterapkan di banyak perguruan tinggi.
Orang tua juga menyoroti minimnya upaya komunikasi dan solusi dari dosen yang bersangkutan. Seharusnya, dosen berkoordinasi dengan mahasiswa dan pihak akademik untuk mencari jalan keluar yang adil dan manusiawi, bukan langsung menjatuhkan sanksi akademik yang berdampak serius terhadap masa studi mahasiswa.
“Kampus dan dosen memiliki tanggung jawab moral dan institusional untuk memastikan proses pendidikan berjalan inklusif. Menolak mahasiswa ikut UAS tanpa alternatif adalah bentuk kelalaian terhadap fungsi pendidikan itu sendiri,” ujar salah satu orang tua mahasiswa.
Kritik ini menegaskan bahwa UAS bertujuan mengukur kemampuan akademik, bukan kepemilikan sarana teknologi. Ketika teknologi seharusnya menjadi alat pendukung pembelajaran, kebijakan tersebut justru dinilai memperlihatkan pendekatan yang tidak adaptif terhadap realitas mahasiswa.
Orang tua berharap kejadian serupa tidak terulang kembali dan meminta pihak kampus melakukan evaluasi serius agar hak mahasiswa dalam mengikuti UAS tetap terlindungi sesuai prinsip keadilan dan inklusivitas pendidikan tinggi. (Tim/Red)
