Warga WI Kesal Anggota BPD Tak Jalankan Fungsi Pengawasan, Eeh Malah Ikut Terlibat

Penulis : Odhe
Editor : Redaksi

HALTENG, Teropongmalut.comWarga masyarakat desa Wairoro Indah (WI) Kecamatan Weda Selatan Kabupaten Halmahera Tengah mengungkap kekesalannya terhadap salah satu oknum anggota BPD yang diduga terlibat dalam pengadaan ribuan ekor bebek yang dianggarkan Dana Desa tahap I tahun 2023 senilai 172 juta 800 ribu rupiah.

Mestinya anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Wairoro Indah Kecamatan Weda Selatan Kabupaten Halmahera Tengah menjadi pengawasan kinerja Kepala Desa (Kades). Terutama dalam penggunaan dana desa (DD) agar tidak terjadi penyimpangan dana desa yang bersumber APBN dalam program pengadaan 1000 ekor bebek serta 50 sak pakannya.

“Seharusnya Pemerintah Desa Wairoro Indah membentuk kelompok agar dikelola oleh masyarakat, Eeh ini malah Pemdes dan BPD Wairoro Indah yang kelola. Bagaimana kita bicara program pemberdayaan masyarakat jika sikap rakus Pemdes dan BPD masih mempraktekkan hal ini,” kesal warga desa setempat kepada media ini Sabtu, tanggal 8 Juli 2023 pagi tadi.

Via sambungan telpon genggam warga yang enggan namanya dipublikasi ini mendesak kepada Pemda Halteng dan APH untuk menindaklanjuti keterlibatan Pemdes dan BPD dalam mempraktekkan rakusnya pengelolaan dana desa tahun 2023 senilai 172 juta 800 ribu rupiah tersebut.

Menurutnya, dana desa diperuntukkan program pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Jadi jangan pernah mempraktekkan cara kotor untuk meraup keuntungan dalam pengelolaan keuangan dana desa yang bersumber APBN ini,” tegas warga ini.

Anggota BPD itu diibaratkan seperti DPRD-nya desa yang memiliki fungsi legislasi, yakni penganggaran dana desa dan pengawasan terhadap pemerintah dan perangkat desa. Sehingga, para anggota BPD harus memiliki kompetensi yang memadai agar dapat menjalankan fungsinya dengan baik, bukan sebaliknya ikut melibatkan diri untuk meraup keuntungan pengadaan ribuan ekor bebek tersebut,” tukasnya.

Sumber warga ini pun mendesak kepada Pj Bupati Halteng Ikram M Sangadji agar mengevaluasi kinerja Pemerintah Desa dan BPD Wairoro Indah yang sejauh ini diduga memanfaatkan masyarakat demi kepentingan pribadi dan kelompok. Karena sejauh ini banyak bebek yang tak mampu diselamatkan alias mati.

“Pemdes dan BPD sudah digaji oleh Negara melalui ADD, Eeh ngoni mau makan lagi anggaran dana desa yang diperuntukkan untuk kepentingan masyarakat banyak, ngoni pantas disebut “RAKUS,” tuntasnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *