HALTENG — Di bawah langit Fagogoru yang teduh, Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah menorehkan kisah tentang kesejahteraan aparatur dan kepedulian sosial. Bupati Halmahera Tengah, Ikram Malan Sangadji, menyampaikan bahwa aparatur sipil negara (ASN) di Halteng merasakan tingkat kesejahteraan yang relatif tinggi dibanding daerah lain di Indonesia.
Pernyataan tersebut disampaikan Bupati Ikram kepada media, Ahad (04/01/2026), di depan Gereja Maranatha, Desa Fidi Jaya, Kecamatan Weda. Ia menjelaskan bahwa sejak kebijakan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) diberlakukan pada 2023 saat dirinya menjabat sebagai Penjabat Bupati. ASN Halteng memperoleh peningkatan ekonomi yang signifikan.
Menurutnya, ASN suami istri tanpa jabatan struktural dapat menerima TPP hingga Rp10 juta per bulan di luar gaji pokok. Jika diakumulasikan selama lima tahun, jumlah tersebut dapat mencapai sekitar Rp1,2 miliar. Kebijakan ini, kata Ikram, dirancang untuk mendorong semangat kerja dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.
“Saya tidak ingin mendengar keluhan masyarakat soal pungutan liar. Dengan TPP yang memadai, ASN harus fokus bekerja dan melayani warga dengan baik di mana pun bertugas,” tegasnya.
Kebijakan pemerintahan IMS-ADIL ini mendapat apresiasi dari sejumlah ASN. Mereka menilai perhatian pemerintah daerah tidak hanya menyentuh aparatur, tetapi juga masyarakat luas. Selain TPP bagi ASN, pemerintah juga menyediakan layanan kesehatan dan pendidikan gratis, insentif bagi lansia, ibu hamil dan menyusui, serta dukungan bagi imam, pendeta, dan staf keagamaan, sekaligus merumahkan ratusan masyarakat.
Sinergi kebijakan tersebut menghadirkan rasa aman dan optimisme di tengah masyarakat Halmahera Tengah. Di negeri Fagogoru, kesejahteraan tidak sekadar janji, tetapi dirasakan sebagai denyut kehidupan yang terus dijaga dan dirawat bersama. (Odhe/Red)
