Morotai, TeropongMalut.com – Pemerintah memiliki tanggung jawab penuh dalam menjamin layanan kesehatan masyarakat, baik melalui pemerintah pusat seperti Kementerian Kesehatan Republik Indonesia maupun pemerintah daerah. Hal ini mencakup penyediaan tenaga medis, fasilitas, hingga pelayanan publik yang berkualitas, prima, dan solutif.
Di tengah upaya tersebut, RSUD Soekarno Morotai membeberkan besaran biaya kontrak dokter spesialis yang menjadi salah satu komponen penting dalam pelayanan kesehatan di daerah.
Direktur RSUD Soekarno Morotai, dr. Cha, saat dikonfirmasi melalui WhatsApp pada Kamis (30/4/2026), menjelaskan bahwa biaya kontrak satu dokter spesialis—terutama spesialis jantung—mencapai Rp30 juta per bulan.
“Kalau dihitung, satu bulan Rp30 juta, berarti satu tahun Rp360 juta. Itu wajib dibayarkan oleh pihak rumah sakit sebagai biaya kontrak dokter,” ungkapnya.
Lebih lanjut, dr. Cha menyebutkan bahwa kerja sama penyediaan dokter spesialis dilakukan bersama Universitas Sam Ratulangi di Manado, Sulawesi Utara. Ia menegaskan bahwa nilai kontrak dokter tidak seragam dan dapat bervariasi tergantung spesialisasi.
Meski demikian, ia mengingatkan bahwa kehadiran dokter spesialis harus diimbangi dengan kesiapan fasilitas rumah sakit.
“Kontrak dokter itu penting, tapi lebih penting lagi pembenahan fasilitas. Mulai dari alat kesehatan, ketersediaan obat, hingga sarana penunjang lainnya harus memadai,” tegasnya.
Menurutnya, ketidakseimbangan antara tenaga medis dan fasilitas akan berdampak langsung pada pelayanan pasien. Jika fasilitas tidak lengkap, pasien cenderung dirujuk ke luar daerah.
“Kalau pasien banyak dirujuk keluar, otomatis pendapatan rumah sakit juga menurun,” tambahnya.
Ia juga mengungkapkan bahwa biaya kontrak Rp30 juta per bulan masih tergolong rendah dibandingkan daerah lain yang bisa mencapai Rp50 hingga Rp60 juta per bulan untuk dokter spesialis.
Selain gaji, dokter juga difasilitasi dengan rumah dinas (rumdis), sehingga secara keseluruhan tingkat kesejahteraan dinilai cukup memadai.
Dengan kondisi ini, publik berharap pemerintah daerah tidak hanya fokus pada pengadaan tenaga medis, tetapi juga serius membenahi fasilitas rumah sakit agar pelayanan kesehatan di Morotai semakin optimal dan tidak bergantung pada rujukan luar daerah.
Taufik Sibua
