Ternate-TeropongMalut.com, Direktur RSUD Chasan Boesorie Kota Ternate Provinsi Maluku Utara dr Alwia Assagaf menyebut data yang disampaikan oleh LPP Tipikor dalam aksi unjuk rasa di kediaman Wakil Gubernur Maluku Utara di Kota Ternate soal management pengelolaan RSUD Chasan Boesorie pada Senin 5 Mei kemarin merupakan data yang tidak valid dan salah. Demikian dikemukakan dr Alwia kepada TeropongMalut.com di Kota Ternate Selasa 6 Mei 2025.
Menurut dr Alwia data yang disampaikan LPP Tipikor dalam aksi unjuk rasa merupakan data sejak tahun 2018-2021 dan sebagian data tahun 2022 dan tahun 2023 yang mana data-data itu telah dilakukan perbaikan sehingga persoalan yang disampaikan oleh LPP Tipikor merupakan persoalan lama sebelum ia menjabat sebagai direktur RSUD Chasan Boesorie.
“Kita kan memang harus siap dinilai oleh publik, maupun perwakilan dari publik tidak apa-apa, tetapi saya menyayangkan saja apa yang diangkat oleh LPP Tipikor tidak sesuai, entah mendapatkan data dari mana?, ” Sesal dr Alwia.
Yang pertama lanjut dr Alwia, mengenai 2 bulan hak pegawai atau 2 bulan jasa pelayanan tahun 2023 bulan Oktober dan November, memang betul 2 bulan itu kita sudah buat dalam laporan keuangan dan sudah tercatat sebagai utang pada laporan keuangan tahun 2023.
“Kenapa itu menjadi utang, karena sejak saya masuk bulan November tahun 2022, pembayaran itu memang sudah tertunda 2 bulan kebelakang, jadi akhirnya dia berjalan terus seperti itu. Nah persoalan itu kenapa terjadi, itulah dimasa management lama sejak tahun 20218 dan itu sudah disampaikan melalui aksi demo pada tahun 2024 dan sudah ditindaklanjuti oleh Pj Sekda dan Inspektorat pada tahun 2024,” Jelasnya.
“Kami kemudian membuat surat kepada Inspektorat agar inspektorat melakukan audit karena ada beberapa jasa pelayanan juga menjadi utang pada masa management lama, dan persoalannya tidak diketahui penggunaannya untuk apa. Soal hasil audit itu nanti disampaikan oleh pak inspektur atau pak sekda seperti apa saya tidak tahu, tapi seharusnya hasil audit itu dipublikasikan kepada publik agar publik mengetahuinya. (Iswan/red)
