Oleh: Yati Suharyati Alumni UNG dan Pegiat Sosial Muda
Malut-TeropongMalut.com, Ditengah perkembangan pesat teknologi terdapat tren global “tsunami pengangguran” yang sangat terasa di negara-negara maju dan berkembang besar. Eropa menghadapi kombinasi perlambatan industri, inflasi, dan krisis politik.
Afrika Selatan terjebak dalam tantangan struktural kronis. Asia terutama China dan Indonesia menghadpai masalah besar generasi muda yang kesulitan masuk pasar kerja.
Ada fenomena unik di China “pretend to work” baru-baru ini. Para pemuda di China harus menelan pil pahit karena mereka terpaksa harus berpura-pura bekerja atau tetap bekerja tetapi tak mendapatkan gaji.
Perkembangan ini terjadi di tengah lesunya perekonomian dan pasar tenaga kerja China. Tingkat pengangguran kaum muda China masih sangat tinggi, yakni mencapai lebih dari 14%.
Di Indonesia angka pengangguran melandai 4,76% pada Februari 2025 . Jumlah pengangguran juga turun ke 7,28 juta orang. Namun, masalah struktural masih ada yakni besarnya tingkat pengangguran pemuda (15-24 tahun) yang mencapai 16,16% atau 3,6 juta orang.
Artinya, pengangguran muda menyumbang hampir separuh dari total pengangguran nasional (cnbcindonesia.com, 5/9/2025).
Krisis Tenaga Kerja dalam Cengkeraman Kapitalisme
Fenomena krisis tenaga kerja global menunjukkan adanya kelemahan fundamental dalam sistem ekonomi kapitalisme yang mendominasi dunia. Sistem ini gagal menyediakan lapangan kerja yang layak bagi rakyat, sehingga kesejahteraan yang dijanjikan tidak pernah terwujud.
Sistem Kapitalisme dengan cara berfikir mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya dan modal sekecil-kecilnya mendorong tren pembangunan industri berkonsep pada padat modal.
Karena perusahaan mengincar keuntungan melalui peningkatan produktivitas, efisiensi, dan kualitas yang lebih baik. Saat ini, para pengusaha bahkan negara berlomba-lomba menerapkan teknologi dan otomatisasi.
Ini menjadi benang merah yang sama bagi negara maju maupun berkembang di dunia yang pada akhirnya menciptakan angka pengangguran anak muda.
Teknologi hemat tenaga kerja di negara-negara maju, seperti mesin berbantuan komputer dan robot telah menggeser produksi ke arah proses yang lebih otomatis. Robot industri sekarang dapat mengelas, mengecat, menangani, dan mengemas material secara otonom.
Sama halnya dengan Indonesia, Prof Dr Imron Mawardi SP MSi, guru besar Investasi dan Keuangan Universitas Airlangga (Unair), menjelaskan bahwa banyak industri, terutama perusahaan manufaktur, beralih ke teknologi berbasis kecerdasan buatcustomer service di bank atau perusahaan asuransi kini banyak yang menggunakan robot atau AI, sementara industri rokok juga beralih ke teknologi untuk meningkatkan produksi.
Penyebab lain tingginya angka pengangguran adalah konsentrasi kekayaan di tangan segelintir orang. Aset dan sumber daya ekonomi terkumpul pada kelompok elit, sementara mayoritas masyarakat kesulitan mendapatkan akses terhadap modal, lahan, maupun kesempatan kerja.
Di Indonesia, ketimpangan kekayaan ini sangat nyata. Menurut data Celios, kekayaan 50 orang terkaya setara dengan kekayaan 50 juta orang Indonesia. Ketimpangan ekstrem ini menegaskan bahwa hasil pembangunan hanya dinikmati segelintir orang, sementara negara lepas tangan dari kewajiban utamanya, yaitu menjamin tersedianya lapangan kerja.
Upaya pemerintah dengan menggelar job fair tidak menjawab akar masalah. Dunia industri justru tengah dilanda badai PHK massal, sehingga penyediaan lapangan kerja baru semakin sulit. Demikian pula, pembukaan sekolah-sekolah vokasi dan jurusan keahlian tidak otomatis menjadikan lulusannya mudah terserap pasar kerja.
Faktanya, banyak lulusan vokasi justru menganggur, karena ketersediaan lapangan kerja tidak sebanding dengan jumlah tenaga kerja baru. Di Maluku Utara, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) tamatan SMK masih merupakan yang paling tinggi dibandingkan tamatan jenjang pendidikan lainnya, yaitu sebesar 10,75 persen.
Selama sistem kapitalisme tetap mendominasi dunia, termasuk Indonesia, pengangguran akan terus menjadi masalah utama.
Kapitalisme meniscayakan persaingan bebas yang hanya menguntungkan pemilik modal besar, sementara mayoritas rakyat tidak mendapat perlindungan maupun jaminan dari negara. Dengan demikian, krisis tenaga kerja yang terus berulang adalah bukti kegagalan kapitalisme dalam menciptakan kesejahteraan.
Penguasa dalam Islam sebagai Raa’in dalam Penyediaan Lapangan Kerja
Dalam pandangan Islam, penguasa adalah raa’in (pengurus rakyat) yang wajib memastikan kebutuhan rakyatnya terpenuhi, termasuk dalam hal pekerjaan. Rasulullah ﷺ bersabda:
“Seorang imam (pemimpin) adalah pengurus rakyat, dan ia akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyat yang dipimpinnya.” (HR. Bukhari-Muslim).
Sebagai raa’in, penguasa tidak boleh lepas tangan. Negara memiliki tanggung jawab langsung untuk memfasilitasi rakyat agar mendapatkan pekerjaan. Hal ini dilakukan melalui beberapa mekanisme:
Pendidikan
Negara menyelenggarakan sistem pendidikan Islam yang membekali rakyat dengan ilmu dan keterampilan. Pendidikan ini tidak sekadar menyiapkan tenaga kerja siap pakai, tetapi membentuk SDM berkualitas yang memiliki keahlian sesuai bidangnya, berintegritas, dan berkarakter islami.
Bantuan Modal
Bagi rakyat yang ingin berwirausaha, negara memfasilitasi dengan modal yang halal, tanpa riba, baik melalui baitul mal maupun mekanisme syirkah. Dengan demikian, masyarakat memiliki kesempatan untuk membuka usaha dan menciptakan lapangan kerja.
Industrialiasi
Negara membangun industri strategis dan sektor produktif, yang berbasis pada kepemilikan umum maupun negara, sehingga mampu menyerap tenaga kerja secara luas. Industrialisasi dalam Islam bukan untuk kepentingan segelintir pemilik modal, melainkan untuk kesejahteraan rakyat.
Pemberian Tanah
Bagi rakyat yang tidak memiliki pekerjaan, Islam memberikan solusi melalui pemberian tanah (iqtha’). Tanah yang ditelantarkan atau tidak dimanfaatkan oleh pemiliknya bisa diberikan kepada rakyat yang mampu mengelolanya, sehingga mereka memiliki sumber penghidupan.
Distribusi Kekayaan dalam Islam
Sistem ekonomi Islam memastikan bahwa kekayaan tidak menumpuk di tangan segelintir orang. Sebagaimana firman Allah:
“Supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu.” (QS. Al-Hasyr: 7).
Mekanisme zakat, larangan riba, pengelolaan kepemilikan umum (seperti tambang, energi, air), dan distribusi melalui baitul mal membuat kekayaan tersebar secara adil ke seluruh lapisan masyarakat.
Kesimpulan
Dengan peran penguasa sebagai raa’in, negara dalam Islam benar-benar hadir untuk mengurus rakyatnya. Pendidikan, modal, industrialisasi, dan pemberian tanah menjadi sarana agar setiap individu dapat bekerja dan hidup layak.
Berbeda dengan kapitalisme yang menelantarkan rakyat dan membiarkan mereka bersaing tanpa perlindungan, Islam menjamin bahwa kesejahteraan akan dirasakan seluruh rakyat melalui sistem yang adil dan humanis. (Selesai)
