Reporter : Odhe
Editor : Redaksi
Halteng, Teropong malut.com – Pemkab Halteng dinilai cacat prosedur karena melantik pejabat eselon II tanpa mekanisme seleksi Fit And Proper Test. Menurut Rosihan Anwar yang juga wartawan ini.
Menegaskan, UU Nomor 5 tahun 2014 tentang ASN dan PP Nomor 11 tahun 2014 jelas mengatur tentang manajemen ASN. Menurutnya, apa bila proses seleksi tidak dilakukan sesuai UU yang berlaku, Pemda Halteng jelas melakukan praktek permufakatan jahat.” Jika tidak berjalan sesuai mekanisme, Pemda sudah melakukan permufakatan jahat.
Dikatakan, selama ini praktek yang dilakukan Pemda Halteng dari sisi hukum administrasi, cacat prosedur yang membuat tindakan pemerintah daerah itu tidak sah. Selain itu, diakuainya, dengan keadaan tersebut. Diduga ada permainan kotor yang dilakukan sehingga proses pelelangan dan pelantikan berjalan sesuai yang diinginkan.
“Ini berarti ada dugaan permainan kotor permufakatan jahat yang dilakukan oleh BKP-SDM bersama Bupati Edi Langkara. Untuk mendapatkan rekomendasi dari KSN untuk melakukan lelang jabatan dan pelantikan,” tuding Rosihan.
Fit And Proper Test yang dilakukan tentu harus dilatarbelakangi kebutuhan pejabat daerah yang bersih, kompeten dan profesional di bidangnya. Dari sisi manajemen Kepegawaian, rekrutmen atau fit and proper Test harus dijadikan sebagai salah satu upaya untuk membangun kinerja ASN yang profesional dengan menempatkan mereka pada posisi yang tepat dengan cara-cara yang fair.
“Itu artinya Pemda Halteng menunjang pembinaan karier pegawai yang bersangkutan. Nah, menggunakan cara-cara yang fair itu bertujuan untuk melahirkan pejabat publik yang memiliki kompotensi,” pungkas Rosihan.
Terpisah, Kepala Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pemkab Halteng, Sofyan Gafur yang dikabarkan belum mengikuti Assessment ini saat dikonfirmasi media ini Sabtu, (30/4/2022) pukul 17.46 WIT, hingga pukul 18.15 WIT, yang bersangkutan Sofyan Gafur enggan memberikan tanggapan hingga berita edisi ini ditayangkan.
